TRIBUNNEWS.COM - Ukraina menuduh Moskow memindahkan secara paksa ratusan ribu warga sipil dari kota-kota Ukraina yang hancur ke Rusia.

Adapun, pemindahan paksa tersebut disebut Ukraina sebagai dalih untuk menekan agar Kyiv menyerah.

Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negaranya untuk mempertahankan pertahanan militernya dan tidak berhenti berjuang.

Tuduhan tersebut pertama kali dilontarkan oleh Mantan Menteri Kebijakan Sosial Ukraina, Lyudmyla Denisova.

Ia mengatakan, ada 402.000 orang, termasuk 84.000 anak-anak, telah dibawa diluar kehendak mereka ke Rusia.

Di mana, beberapa orang mungkin digunakan sebagai "sandera" untuk menekan Kyiv agar menyerah.

Menanggapi hal ini, Kremlin mengakui jumlah yang hampir sama bagi mereka yang telah dipindahkan.

Tetapi, pihaknya mengatakan, mereka berasal dari wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina timur dan ingin pergi ke Rusia.

Seperti diketahui, saat perang menuju bulan kedua, kedua belah pihak mengalami pukulan berat.

Angkatan Laut Ukraina mengatakan, pihaknya telah menenggelamkan sebuah kapal pendarat besar Rusia di dekat kota pelabuhan Berdyansk yang digunakan untuk membawa kendaraan lapis baja.

Rusia kemudian mengklaim telah merebut kota timur Izyum setelah pertempuran sengit.

Baca juga: Pasukan Pembela Ukraina Hancurkan Benteng Rusia di Dekat Kiev, Tewaskan 40 Tentara Rusia

Baca juga: Nggak Kurang Akal, Ekonominya Diblokir, Rusia Bolehkan Bayar Migasnya Pakai Bitcoin

Di sisi lain, Presiden Zelensky tetap bersikukuh untuk mempertahankan kedaulatan negaranya.

Dalam pidato pada Kamis (24/3/2022), Zelenskyy meminta warga Ukraina untuk terus bergerak menuju perdamaian.

"Dengan setiap hari pertahanan kami, kami semakin dekat dengan kedamaian yang sangat kami butuhkan."

"Kita tidak bisa berhenti bahkan untuk satu menit, karena setiap menit menentukan nasib kita, masa depan kita, apakah kita akan hidup," ujarnya, dikutip dari APNews.

Di bulan pertama invasi Rusia, Zelensky mengatakan, ribuan orang, termasuk 128 anak-anak telah tewas.

"Di seluruh negeri, 230 sekolah dan 155 taman kanak-kanak telah dihancurkan. Kota-kota dan desa-desa yang menjadi abu," katanya.

Garis Waktu Sejarah Politik Ukraina dan Konfliknya dengan Rusia

Diberitakan Tribunnews.com, sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet lebih dari 30 tahun yang lalu, Ukraina mengalami pergolakan politik internal dan konflik dengan Rusia.

Kini, kedua negara itu berperang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer pada 24 Februari 2022.

Berikut garis waktu sejarah politik Ukraina, dilansir ABC News:

1991: Leonid Kravchuk, pemimpin republik Soviet Ukraina, mendeklarasikan kemerdekaan dari Moskow.

1994: Leonid Kuchma mengalahkan Kravchuk dalam pemilihan presiden.

1999: Kuchma terpilih kembali dalam pemungutan suara yang penuh dengan skandal.

2004: Kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovich, dinyatakan terpilih menjadi presiden. Tetapi tuduhan kecurangan memicu protes yang disebut 'Revolusi Oranye'. Terjadi pemilihan ulang, hingga akhirnya mantan perdana menteri pro-Barat, Viktor Yuschenko terpilih sebagai presiden.

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia ke Ukraina Hari ke-30, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

Baca juga: AS Dakwa 4 Peretas Rusia atas Serangan Siber di Sektor Energi Global

2005: Yuschenko mengambil alih kekuasaan dengan janji untuk memimpin Ukraina keluar dari orbit Kremlin, menuju NATO dan Uni Eropa. Dia menunjuk mantan bos perusahaan energi, Yulia Tymoshenko, sebagai perdana menteri tetapi setelah pertempuran di kubu pro-Barat, dia dipecat.

2008: NATO menjanjikan Ukraina akan bisa bergabung dengan aliansi. Presiden Vladimir Putin mengatakan, Moskow menganggap ekspansi NATO ke timur sebagai ancaman langsung ke Rusia.

2010: Yanukovich mengalahkan Tymoshenko dalam pemilihan presiden. Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan harga gas sebagai imbalan untuk memperpanjang sewa untuk angkatan laut Rusia di pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Pertempuran pecah di parlemen atas kesepakatan itu.

2013: Pemerintahan Yanukovich menangguhkan pembicaraan perdagangan dan asosiasi dengan Uni Eropa pada November dan memilih untuk menghidupkan kembali hubungan ekonomi dengan Moskow. Hal ini memicu demonstrasi massal selama berbulan-bulan di Kyiv.

2014: Aksi protes di sekitar alun-alun Maidan Kyiv, berubah menjadi kekerasan berujung puluhan pengunjuk rasa tewas.

Februari 2014: Parlemen memilih untuk menghapus Yanukovich, yang melarikan diri. Dalam beberapa hari, orang-orang bersenjata merebut parlemen di wilayah Krimea dan mengibarkan bendera Rusia. Moskow mencaplok wilayah itu setelah referendum 16 Maret yang menunjukkan dukungan luar biasa di Krimea untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

April 2014: Separatis pro-Rusia di wilayah timur Donbas mendeklarasikan kemerdekaan. Pertempuran pecah dan berlanjut secara sporadis hingga 2022.

Mei 2014: Miliarder Ukraina, Petro Poroshenko memenangkan pemilihan presiden dengan agenda pro-Barat.

Juli 2014: Sebuah rudal menjatuhkan pesawat penumpang MH17 di atas Ukraina timur, menewaskan 298 orang di dalamnya. Rusia diduga berperan dalam insiden ini, namun telah membantahnya.

2017: Perjanjian asosiasi antara Ukraina dan UE membuka pasar untuk perdagangan bebas barang dan jasa dan perjalanan bebas visa ke UE untuk Ukraina.

2019: Sebuah gereja Ortodoks Ukraina baru memenangkan pengakuan resmi, membuat marah Kremlin.

April 2019: Mantan aktor, Volodymyr Zelenskyy, mengalahkan Poroshenko dalam pemilihan presiden dengan janji untuk mengatasi korupsi dan mengakhiri perang di Ukraina timur.

Juni 2020: IMF menyetujui bantuan senilai 5 miliar dolar untuk membantu Ukraina mencegah default selama resesi yang disebabkan oleh pandemi.

Januari 2021: Zelenskyy meminta Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO.

Februari 2021: Pemerintahan Zelenskyy menjatuhkan sanksi pada Viktor Medvedchuk, pemimpin oposisi dan sekutu Kremlin paling menonjol di Ukraina.

Musim Semi 2021: Rusia mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina dengan dalih melakukan pelatihan.

Oktober 2021: Ukraina menggunakan drone Bayraktar TB2 Turki untuk pertama kalinya di Ukraina timur, ini membuat marah Rusia.

Musim Gugur 2021: Rusia kembali mulai mengumpulkan pasukan di dekat Ukraina.

7 Desember 2021: Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi dari Barat jika menyerang Ukraina.

17 Desember 2021: Rusia mengajukan tuntutan keamanan, termasuk jaminan secara hukum bahwa NATO akan menghentikan aktivitas militernya di Eropa timur dan Ukraina.

Januari 2022: Pasukan Rusia tiba di Belarus, utara Ukraina, untuk latihan bersama. Washington memberikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan keamanan Rusia dan menawarkan diskusi 'pragmatis' tentang kekhawatiran Moskow.

2 Februari 2022: AS mengatakan akan mengirim 3.000 tentara tambahan ke Polandia dan Rumania untuk membantu melindungi sekutu NATO di Eropa timur dari dampak krisis.

4 Februari 2022: Putin mendapat dukungan China atas pro-kontra bergabungnya Ukraina ke NATO saat mengunjungi Olimpiade Beijing.

15 Februari 2022: Rusia mengatakan beberapa pasukannya kembali ke pangkalan setelah latihan di dekat Ukraina. Parlemen Rusia meminta Putin untuk mengakui dua wilayah separatis di Ukraina timur.

18 Februari 2022: Duta Besar AS untuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Michael Carpenter, mengatakan Rusia mungkin telah mengumpulkan antara 169.000-190.000 personel di dan dekat Ukraina.

19 Februari 2022: Pasukan nuklir strategis Rusia mengadakan latihan yang diawasi oleh Putin.

Baca juga: Jepang Bekukan Aset 25 Orang Rusia sebagai Sanksi Invasi, Hubungan Bilateral Rusia-Jepang Renggang

Baca juga: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Perang Rusia, Tangki Bahan Bakar Seberat 3.000 Ton juga Hancur

21 Februari 2022: Macron mengatakan Biden dan Putin pada prinsipnya telah menyetujui pertemuan puncak mengenai Ukraina.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin mengatakan Ukraina adalah bagian integral dari sejarah Rusia, tidak pernah memiliki sejarah kenegaraan asli, dikelola oleh kekuatan asing dan memiliki rezim boneka.

Putin juga meresmikan perjanjian untuk mengakui kemerdekaan wilayah-wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur dan mengerahkan pasukannya ke sana.

22 Februari 2022: AS, Inggris, dan sekutunya memberlakukan sanksi terhadap anggota parlemen Rusia, bank, dan aset lainnya. Jerman menghentikan sertifikasi final pipa Nord Stream 2.

24 Februari 2022: Putin melancarkan "operasi militer khusus" di Ukraina timur dan meminta pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata mereka, dalam pidato yang disiarkan televisi. Pasukan Rusia memulai serangan rudal dan artileri terhadap pasukan Ukraina dan pangkalan udara, menyerang kota-kota besar.

(Tribunnews/Maliana/Ika Nur Cahyani)