TRIBUNNEWS.COM, ISTANBUL - Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Dmytro Kuleba mengatakan bahwa posisi Ukraina dalam negosiasi dengan Federasi Rusia didukung oleh hukum internasional, angkatan bersenjata dan sanksi.

Ia membahas mengenai masalah ini melalui siaran telethon nasional Ukraina.

"Presiden Ukraina memberikan instruksi yang sangat jelas kepada delegasi kami. Kami tidak memperdagangkan orang, tanah, dan kedaulatan. Posisi kami terbuat dari beton bertulang. Hal ini didukung oleh hukum internasional, Angkatan Bersenjata Ukraina, sanksi internasional yang telah diterapkan terhadap Rusia, dan senjata yang telah ditransfer dan sedang ditransfer ke Ukraina untuk mempertahankan diri terhadap agresor," tegas Kuleba.

Dikutip dari laman Ukrinform, Selasa (29/3/2022), menurut dia hasil minimum yang akan coba dicapai Ukraina dalam negosiasi di Turki adalah menyelesaikan masalah kemanusiaan.'

Baca juga: Video & Foto Penampakan Kota Mariupol Ukraina Sebelum dan Setelah Diinvasi Rusia, Kini Porak-poranda

Sedangkan agenda maksimumnya adalah mengenai gencatan senjata dan mencapai kesepakatan yang stabil.

"Kami menantikan pembicaraan kedua delegasi untuk melihat apakah Rusia siap untuk pembicaraan ini dan benar-benar menyetujuinya atau hanya akan mengulangi tuntutan mereka yang telah kami dengar sejak awal," kata Kuleba.

Jika pihaknya melihat bahwa suasana telah berubah dan Rusia siap untuk melakukan percakapan yang serius, substantif, maka segalanya dapat 'bergerak maju'.

"Namun jika itu adalah pengulangan dari template propaganda mereka, maka mereka akan pergi dengan cara yang sama seperti saat mereka datang, tidak ada kesepakatan," jelas Kuleba.

Menurutnya, sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai dengan Rusia.

Sebaliknya, yang terjadi hingga saat ini adalah hanya pertukaran pemikiran, saran dan ide.

Negosiasi antara Ukraina dengan pihak Rusia berlanjut pada tingkat yang berbeda dan dalam format yang berbeda pula.

Ini bertujuan untuk mendorong Rusia agar mengambil posisi yang lebih konstruktif.

Kuleba secara khusus berterima kasih kepada Turki atas kepemimpinannya dalam upaya mediasi dan merangsang proses negosiasi.

Sepanjang bulan ini, kata dia, posisi publik Rusia secara bertahap berubah dari sebelumnya menyuarakan rencana untuk merebut kota-kota utama di Ukraina menjadi hanya terkait permusuhan terbatas pada perebutan wilayah Donetsk dan Lugansk, ini terjadi hanya dalam beberapa hari saja.

Kuleba kemudian menambahkan, masalah mengadakan referendum tidak akan dibahas dalam pembicaraan di Turki pada Selasa ini, karena itu adalah urusan internal Ukraina.

"Presiden Ukraina selalu fokus pada posisi rakyat, posisi orang Ukraina. Kita telah menempuh perjalanan panjang di bulan persatuan nasional ini. Saya mengesampingkan situasi saat pemerintah akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan rakyat," papar Kuleba.

Perlu diketahui, pembicaraan Istanbul antara delegasi Ukraina dan Federasi Rusia dimulai pada Selasa waktu setempat, tepatnya pada pukul 10.00 pagi.

Sebelumnya, pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, ia menyebutnya sebagai operasi militer khusus.

Setelah dimulainya invasi, pasukan Rusia telah menembaki dan menghancurkan infrastruktur utama.

Selain itu, secara besar-besaran juga menyerang daerah pemukiman di kota-kota dan desa-desa Ukraina menggunakan artileri, roket, dan rudal balistik.

Darurat militer pun diberlakukan di Ukraina, bahkan mobilisasi umum turut diumumkan.