TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan kepada politisi PDIP Deddy Sitorus dan juga kader PDIP lainnya bahwa pendapat mengembalikan Polri ke TNI dan di bawah Kemendagri adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri.

“Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat,” kata Fernando Emas, Sabtu (30/11/2024). 

Kata dia, jika pun ada kekurangan-kekurangan pada institusi Polri tentunya menjadi tugas bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik.

“Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung kita meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri,” tuturnya.

Soal tudingan PDIP atau Dedi Sitorus adanya cawe-cawe Polri di Pilkada maka hal itu harus dibuktikan supaya jangan menjadi fitnah. Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan.

“Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan yakni perlu dilakukan penguatan kompolnas. Komisi Polisi Nasional yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI yang dilakukan seleksi oleh Pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan."

"Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada tiga dari unsur-unsur pemerintah. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Fernando, usulan itu jangan langsung mengkerdilkan ataupun mengembalikan ke era Orde Baru.

“Ingat, pada saat Orde Baru yang lalu bagaimana pada saat itu ABRI dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendukung kekuatan mereka yang dinamakan pada saat itu ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) untuk mendukung pemerintahan orde baru,” ujarnya.

Fernando berpesan agar pernyataan Deddy Sitorus ataupun kader PDI Perjuangan lainnya perlu dikaji ulang dan kalaupun ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi terhadap Polri, maka harus lakukan secara bijak.

“Kita lakukan secara hati-hati, kajian yang betul-betul untuk bisa bagaimana Polri itu bisa lebih baik ke depannya,” ucapnya.