Namun, Trump di-banned sebagian karena Twitter khawatir cuitannya menghasut pelanggaran hukum.

Baca juga: Elon Musk Resmi Akuisisi Twitter Seharga Rp 634 Triliun

Baca juga: Elon Musk Siap-siap Bawa Twitter Jadi Perusahan Tertutup

Musk harus menyelaraskan prinsip kebebasan berbicaranya dengan realitas hukum – dan sejarah Trump di platform.

Pada Senin malam, Trump justru mengatakan kepada Fox News bahwa dia bahkan tidak ingin kembali ke Twitter dan memilih menggunakan startupnya sendiri, Truth Social.

Meskipun demikian, satu kelompok House Republicans telah mendesak Musk untuk bertindak.

2. Lingkungan peraturan yang lebih ketat

Industri media sosial berada di bawah peraturan yang lebih ketat, terutama di Eropa.

Pekan lalu UE mengumumkan Undang-Undang Layanan Digital, di mana perusahaan seperti Twitter, Facebook, dan Google harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi konten ilegal atau jika tidak, mereka akan menghadapi denda miliaran euro.

Undang-undang keamanan online Inggris akan bergerak pertama, yang mengharuskan platform media sosial untuk melindungi penggunanya dari konten berbahaya dan mulai berlaku sekitar akhir tahun.

Di AS, ada gerakan untuk perubahan peraturan, meskipun mereka harus mengatasi kemacetan politik yang terus ada.

Proposal legislatif di Washington di antaranya membuat biro keamanan digital baru di Komisi Perdagangan Federal dan pembuatan persyaratan keselamatan bagi anak-anak untuk perusahaan teknologi.

Persyaratan keselamatan anak ini disponsori bersama oleh senator Demokrat Richard Blumenthal, yang memimpin sesi bukti eksplosif dengan pelapor Facebook Frances Haugen tahun lalu.

Ia dikenal vokal dalam dukungannya dalam regulasi media sosial yang lebih besar.

Baca juga: Orang Terkaya Dunia Elon Musk Siapkan Rp 616 Triliun Untuk Caplok Twitter

Baca juga: Elon Musk Menolak Bergabung dengan Dewan Direksi Twitter

3. Pendapatan dan pertumbuhan pelanggan

Investor Twitter telah lama prihatin dengan pertumbuhan pendapatan dan pengguna perusahaan.