TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen mengatakan AS tidak memiliki wewenang hukum untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan.

Dilansir Reuters, beberapa pejabat Eropa menyarankan agar Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya untuk menyita sekitar $300 miliar aset mata uang asing bank sentral Rusia yang dibekukan oleh sanksi, untuk membiayai rekonstruksi Ukraina.

Bank Dunia memperkirakan Ukraina menderita kerusakan fisik mingguan senilai $4 miliar.

Baca juga: Rusia Disebut Habiskan Rp 228 Miliar Per-Jam untuk Perang Ukraina

Baca juga: Sidang Kejahatan Perang Pertama di Ukraina: Tentara Rusia Mengaku Bersalah

"Saya pikir sangat wajar mengingat kehancuran besar di Ukraina, dan biaya pembangunan kembali yang besar yang akan mereka hadapi, bahwa kami akan meminta Rusia untuk membantu membayar setidaknya sebagian dari harga yang akan terlibat," kata Yellen kepada wartawan di Jerman jelang pertemuan menteri keuangan Kelompok Tujuh (G7) minggu ini.

"Sementara kami mulai melihat ini, sekarang tidak sah di Amerika Serikat bagi pemerintah untuk menyita aset-aset itu," kata Yellen.

"Itu bukan sesuatu yang diizinkan secara hukum di Amerika Serikat," imbuhnya.

AS akan Blokir Pembayaran Utang Rusia 

Di sisi lain, Yellen mengatakan kemungkinan lisensi khusus yang diberikan untuk memungkinkan Rusia melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi AS tidak akan diperpanjang, ketika berakhir minggu depan.

Bicara pada konferensi pers di Jerman, Yellen mengatakan "sangat mungkin" mengharapkan lisensi akan diizinkan berakhir pada 25 Mei.

"Belum ada keputusan final soal itu. Tapi saya pikir tidak mungkin itu akan berlanjut," kata Yellen, dikutip dari CNN. 

Langkah seperti itu secara efektif akan memblokir Rusia dari membayar pemegang obligasi AS, meningkatkan risiko default.

Rusia tidak pernah gagal membayar utang luar negerinya sejak revolusi Bolshevik, lebih dari seabad yang lalu.

Sanksi AS, yang diberlakukan setelah Rusia menginvasi Ukraina, melarang transaksi dengan bank sentral Rusia, Kementerian Keuangan, dan dana kekayaan nasional.

Namun, Departemen Keuangan mengeluarkan izin yang mengizinkan transaksi terkait pembayaran utang.