TRIBUNNEWS.COM - China akan mengadakan latihan angkatan laut di Laut Cina Selatan pada Sabtu (28/5/2022) besok, kata otoritas maritimnya.

Latihan tersebut rencananya akan berlangsung di laut kurang dari 25 kilometer di lepas pantai Provinsi Hainan, China selatan.

"Latihan militer akan diadakan dan dilarang masuk," kata administrasi Keselamatan Maritim dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Administrasi Keselamatan Maritim memperingatkan bahwa area seluas sekitar kilometer persegi akan ditutup untuk lalu lintas laut selama lima jam.

Seperti diketahui, China secara rutin melakukan latihan serupa di perairan dekat pantainya, dengan latihan di daerah lain di laut dekat Hainan yang dijadwalkan minggu depan, serta beberapa latihan lainnya di sepanjang garis pantai timur negara itu.

Baca juga: AS Serukan Persaingan dengan China untuk Pertahankan Tatanan Global: Dekade Ini akan Menentukan

Baca juga: AS Akui China Menjadi Penantang Terbesar Yang Harus Dibatasi

Dikutip dari CNA, latihan terbaru datang ketika China menghadapi peringatan dari Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat atas ambisi angkatan lautnya.

Awal pekan ini, Presiden AS Joe Biden mengatakan negaranya berkomitmen akan memberikan tanggapan secara militer jika China melakukan intervensi di Taiwan dengan paksa.

AS setuju dengan One China Policy atau kebijakan Satu China, yaitu kebijakan yang diakui oleh AS pada 1979 bahwa hanya ada satu negara bernama China.

"Kami setuju dengan kebijakan Satu China," kata Biden kepada wartawan saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Senin (23/5/2022).

"Kami menandatanganinya, dan semua perjanjian yang menyertainya dibuat dari sana, tetapi gagasan bahwa itu dapat diambil dengan paksa, diambil dengan paksa, adalah (tidak) tepat," tambahnya.

Sebelumnya AS telah membuat pernyataan serupa di masa lalu.

Gedung Putih mengatakan kebijakan lama AS tidak berubah terhadap Taiwan.

AS menyediakan senjata pertahanan Taiwan, tetapi tidak memastikan apakah negara itu akan campur tangan secara militer jika terjadi serangan China.

Di bawah kebijakan Satu China, AS mengakui posisi China bahwa Taiwan adalah bagian dari China, tetapi tidak pernah secara resmi mengakui klaim Beijing atas pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu.

Baca juga: AS Kecewa, China dan Rusia Veto Sanksi Baru Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara

Baca juga: 100.000 Pejabat di China Hadiri Pertemuan Darurat Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Covid-19

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan posisi resmi AS tetap tidak berubah.

"Seperti yang dikatakan Presiden, kebijakan kami tidak berubah," kata pejabat itu seperti dikutip CNN.

"Dia mengulangi kebijakan Satu China kami dan komitmen kami terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."

"Dia juga menegaskan kembali komitmen kami di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan untuk memberi Taiwan sarana militer untuk mempertahankan diri," tambahnya.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)