Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kenapa Tawaran Proyek Nuklir dari Vladimir Putin Layak Diterima Jokowi? Ini Penjelasan Pengamat

Pengamat Ekonomi Energi UGM beberkan alasan Jokowi layak terima tawaran kerja sama proyek nuklir dari Presiden Vladimir Putin

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Kenapa Tawaran Proyek Nuklir dari Vladimir Putin Layak Diterima Jokowi? Ini Penjelasan Pengamat
The Kremlin
Pertemuan empat mata Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (30/6/2022) kemarin. Putin memberikan tawaran untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia. Pengamat menilai tawaran tersebut layak untuk diterima. 

Adanya PLTN juga dapat memudahkan langkah Indonesia untuk mencapai zero carbon pada 2060.

Baca juga: Kata Pakar soal Pertemuan Jokowi dengan Zelenskyy dan Putin: Strategis dan Turunkan Tensi Ketegangan

Kondisi PLTN Zaporizhzhia di Ukraina sebelum dibombardir tentara Rusia. Ini merupakan PLTN terbesar di Eropa dengan 6 reaktor nuklir yang mampu menghasilkan energi listrik 40-42 miliar kWh.
Kondisi PLTN Zaporizhzhia di Ukraina sebelum dibombardir tentara Rusia. Ini merupakan PLTN terbesar di Eropa dengan 6 reaktor nuklir yang mampu menghasilkan energi listrik 40-42 miliar kWh. (The Verge)

Oleh karena itu, Fahmy mendorong pemerintah Indonesia untuk serius menanggapi tawaran dari Presiden Putin

"Sudah saatnya bagi Indonesia untuk secara serius dan terus-menerus mengembangkan PLTN dengan mempertimbangkan tawaran kerja sama ini"

"Barangkali kerja sama tersebut akan dapat lebih memperlancar tindak lanjut realisasi usulan penghentian perang Rusia dan Ukrania, yang diusulkan oleh Indonesia," katanya.

Fahmy menilai, PLTN juga dapat menjawab permasalahan pembangkit listrik tenaga surya maupun angin.

Kedua tenaga tersebut tidak dapat memasok listrik secara penuh sepanjang waktu.

"Karena sifatnya intermittent, yang tergantung cahaya matahari dan hembusan angin," beber Fahmy.

Berita Rekomendasi

Saran untuk DPR

Fahmy memberikan catatan kepada beberapa pihak sebelum kerja sama proyek nuklir direalisasikan.

Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Energi Nasional (DEN) harus mengubah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir.

Keduanya diharapkan dapat menepatkan PLTN sebagai energi prioritas.

Baca juga: Jokowi: Presiden Putin Jamin Keamanan Pangan dan Pupuk dari Rusia Maupun Ukraina

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan kampanye publik untuk meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat (public acceptances rate) terhadap penggunaan PLTN.

Hal ini tidak lepas dari sejarah kelam massa lalu terkait bencana kecelakaan reaktor nuklir di beberapa negara, di antaranya Jepang, Rusia dan Ukrania

"Selama ini tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN masih sangat rendah," tutup Fahmy.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas