TRIBUNNEWS.COM - Para pemilih di Papua Nugini (PNG) melakukan pemungutan suara di hari pertama pemungutan suara pemilihan nasional, Senin (4/7/2022).

Dilansir Al Jazeera, sekitar 10.000 polisi, tentara dan personel layanan dikerahkan untuk pemungutan suara hari ini.

Australia juga mengerahkan 130 tentara dengan pesawat angkut untuk membantu mengamankan proses pemungutan suara yang panjang di seluruh negara berpenduduk sembilan juta itu, yang memiliki sejarah korupsi dan pembunuhan terkait pemilu.

Pemungutan suara dijadwalkan memakan waktu hingga 18 hari dan hasilnya akan diumumkan pada Agustus.

“Kami menginginkan transparansi, kami menginginkan akuntabilitas dan yang terpenting, kami menginginkan periode pemungutan suara yang aman, adil dan terjamin,” kata Perdana Menteri James Marape setelah pemungutan suara.

Persaingan pemilu dapat dengan cepat meluas ke pertumpahan darah di Papua Nugini, terutama di provinsi-provinsi terpencil dan pegunungan.

Baca juga: Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Aksi pembunuhan selimuti pemungutan suara 5 tahun lalu

Selama pemungutan suara terakhir pada 2017, pemantau Universitas Nasional Australia mendokumentasikan lebih dari 200 pembunuhan terkait pemilu dan “penyimpangan serius” yang meluas.

Menurut aparat kepolisian Papua Nugini, tahun ini ada 15 kematian terkait pemilu telah tercatat.

Di provinsi dataran tinggi Enga, seorang kandidat didakwa menembak dan membunuh pendukung saingan politik pada 26 Juni, kata polisi kepada media setempat.

Marape mengakui dalam pesan akhir kampanye bahwa masih ada “korupsi yang merajalela di semua lapisan pelayanan publik”.

Perdana menteri, yang telah berjanji untuk menjadikan Papua Nugini sebagai “negara Kristen kulit hitam terkaya”, mengatakan bahwa pembangunan masih kurang meskipun sumber daya negara itu “diberikan oleh Tuhan”.

“Saya akui masih banyak yang harus dilakukan untuk negara kita,” kata Marape, yang memimpin partai Pangu.

Baca juga: Iriana Jokowi Ajak Ibu Perdana Menteri Papua Nugini Keliling Kebun Raya Bogor

Tidak memiliki anggota parlemen perempuan