TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah militer Myanmar mengeksekusi empat aktivis anti-kudeta, termasuk sekutu dekat peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang mengundang kecaman dan kemarahan luas.

Keempat pria itu dieksekusi karena keterlibatan mereka dalam mengorganisir "aksi teror brutal dan tidak manusiawi", surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah melaporkan pada Senin (25/7/2022).

Dikutip Al Jazeera, orang-orang itu dijatuhi hukuman mati dalam persidangan tertutup pada Januari 2022 setelah dituduh membantu milisi untuk melawan militer.

Seperti diketahui, militer merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Phyo Zeya Thaw, mantan legislator dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi, dan aktivis demokrasi terkemuka Kyaw Min Yu dinyatakan bersalah atas pelanggaran di bawah undang-undang anti-terorisme.

Thaw, seorang artis hip-hop yang sebelumnya ditahan karena liriknya, dituduh memimpin serangan terhadap pasukan keamanan, termasuk penembakan di kereta komuter di Yangon pada Agustus yang menewaskan lima polisi.

Baca juga: Junta Myanmar Sebar Ranjau di Sawah hingga Toilet, Warga Sipil Jadi Korban

Dua pria lainnya, Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw, dijatuhi hukuman mati karena diduga membunuh seorang wanita yang mereka tuduh sebagai informan pemerintah militer di Yangon.

Penggunaan hukuman mati pertama di Asia Tenggara

Eksekusi tersebut menandai penggunaan hukuman mati pertama di negara Asia Tenggara itu dalam beberapa dasawarsa.

Eksekusi yudisial terakhir terjadi pada akhir 1980-an, menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis.

Eksekusi di Myanmar sebelumnya dilakukan dengan cara digantung.

Tindakan kekejaman yang kurang ajar

Juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan eksekusi tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.

“Semua pelaku dari Min Aung Hlaing ke bawah harus bertanggung jawab atas tindakan kekejaman yang kurang ajar ini,” kata Maung kepada Al Jazeera.