Departemen Kehakiman AS Rilis Surat Pernyataan Penggeledahan Resor Trump
Departemen Kehakiman AS merilis pernyataan tertulis terkait penggeledahan resor mewah Donald Trump, Mar-a-Lago, Flrorida awal bulan ini.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) merilis pernyataan tertulis terkait penggeledahan resor mewah Donald Trump, Mar-a-Lago, Florida awal bulan ini.
Dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat sedang menyelidiki dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia oleh mantan presiden.
Dikutip Al Jazeera, dokumen yang disunting yang dirilis pada Jumat (26/8/2022) memberikan lebih banyak wawasan tentang bukti yang membuat FBI melakukan pencarian yang belum pernah terjadi sebelumnya di perkebunan Trump di Mar-a-Lago pada 8 Agustus.
“Pemerintah sedang melakukan penyelidikan kriminal mengenai penghapusan dan penyimpanan informasi rahasia yang tidak semestinya di ruang yang tidak sah, serta penyembunyian atau penghapusan catatan pemerintah yang melanggar hukum,” bunyi pernyataan tertulis setebal 38 halaman, yang sebagian besar disamarkan.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa Administrasi Arsip dan Catatan Nasional AS (NARA) telah menerima 15 kotak dokumen dari kantor Trump pada Januari.
“Penyelidikan FBI telah menetapkan bahwa dokumen yang memuat tanda klasifikasi, yang tampaknya berisi Informasi Pertahanan Nasional (NDI), termasuk di antara materi tersebut,” bunyinya.
Baca juga: Trump Disebut Akui Simpan Dokumen Resmi di Resor Mewah Mar-a-Lago Florida secara Ilegal
Pernyataan tertulis menambahkan bahwa Departemen Kehakiman percaya "dokumen tambahan yang berisi NDI rahasia atau yang merupakan catatan Presiden yang tunduk pada persyaratan penyimpanan catatan saat ini tetap ada" di rumah Trump.
"Ada juga kemungkinan alasan untuk percaya bahwa bukti penghalang akan ditemukan," katanya, menggambarkan materi itu sebagai "dimiliki secara ilegal".
Departemen Kehakiman telah menentang pelepasan affidavit tersebut, dengan alasan bahwa sangat mungkin untuk mengkompromikan langkah-langkah investigasi di masa depan dan identitas para saksi.
Tetapi media telah meminta dokumen itu dipublikasikan, dengan alasan “kepentingan publik sepenuhnya”.
Hakim Magistrate AS Bruce Reinhart mengatakan pekan lalu bahwa dia yakin "ada bagian dari surat pernyataan yang bisa dibuka segelnya" dan memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyerahkan versi yang telah disunting untuk ditinjau.
Kritikan dari Partai Republik
Pencarian Mar-a-Lago memicu badai kritik Partai Republik terhadap FBI dan Departemen Kehakiman, dengan beberapa anggota parlemen GOP menuduh pemerintahan Biden tanpa bukti menyelidiki Trump karena alasan politik.
Baca juga: Trump Pertimbangkan Rilis Rekaman CCTV Penggeledahan FBI di Resor Mewahnya Mar-a-Lago
Setelah pernyataan tertulis yang disunting, Trump kembali menegur penggeledahan di rumahnya, menyebutnya sebagai “dalih hubungan masyarakat total” oleh FBI dan Departemen Kehakiman.
“Hakim Bruce Reinhart seharusnya TIDAK PERNAH mengizinkan pembobolan rumah saya,” tulisnya di platform Truth Social.
Jaksa Agung AS Merrick Garland membela pencarian tersebut, dengan mengatakan awal bulan ini bahwa dia secara pribadi telah menyetujuinya.
Surat perintah penggeledahan dirilis pada 12 Agustus, mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki mantan presiden karena salah menangani dokumen rahasia.
Catatan pengadilan menunjukkan FBI menyita beberapa dokumen rahasia dari rumah Trump, tetapi mereka tidak memberikan rincian tentang informasi yang mungkin dikandungnya.
"Sangat rahasia" adalah klasifikasi tertinggi dari dokumen pemerintah AS, dan undang-undang AS melarang publikasi atau kesalahan penanganan dokumen rahasia.
Baca juga: Donald Trump Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Spionase
Gedung Putih bersikeras tak tahu soal penggeledahan resor Trump
Presiden Joe Biden membantah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang pencarian tersebut, dan Gedung Putih bersikeras bahwa mereka tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman.
Ditanya apakah tindakan Trump mungkin mengancam keamanan nasional, Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat: "Kami akan membiarkan Departemen Kehakiman menentukan itu."
Trump berpendapat bahwa pencarian itu tidak beralasan karena dia akan menyerahkan dokumen jika diminta.
Dia juga mengatakan catatan itu dideklasifikasi sebelum dia meninggalkan kantor.
“Tidak ada catatan resmi dari dokumen-dokumen ini yang dideklasifikasi,” Fisher melaporkan dari Al Jazeera.
“Jadi sekarang FBI dan yang lainnya sedang mencari kemungkinan bahwa ada informasi sensitif yang seharusnya tidak ada dan ada halangan untuk mendapatkan informasi itu.”
Tidak jelas apakah penyelidikan akan menghasilkan dakwaan terhadap Trump, yang telah beberapa kali menyarankan bahwa ia dapat mencalonkan diri sebagai presiden lagi pada tahun 2024.
Berita lain terkait dengan Donald Trump
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)