Pemerintah Jepang Bentuk Panel Untuk Perkuat Pertahanan Negara Secara Drastis
Pemerintah Jepang telah mengumumkan 10 anggota yang akan membentuk panel baru yang akan membahas cara terbaik untuk melengkapi Pasukan Bela Diri
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang baru-baru ini telah mengumumkan 10 anggota yang akan membentuk panel baru yang akan membahas cara terbaik untuk melengkapi Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), skala anggaran, sumber daya keuangan, dan hal-hal lain dengan tujuan memperkuat kemampuan pertahanan negara secara drastis.
"Dewan pakar panel tersebut dijadwalkan mengadakan pertemuan pertamanya di Kantor Perdana Menteri pada 30 September mendatang," papar sumber Tribunnews.com Rabu (28/9/2022).
Para anggota, tambahnya, nantinya akan bertukar pendapat tentang perubahan lingkungan keamanan dan kebutuhan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang termasuk persenjataannya.
Kenichiro Sasae, mantan duta besar Jepang untuk Amerika Serikat, diperkirakan akan dipilih untuk memimpin pertemuan tersebut.
Anggota lainnya termasuk Universitas Kyoto Prof. Hiroshi Nakanishi, seorang spesialis dalam politik internasional, dan Toshikazu Yamaguchi, Presiden The Yomiuri Shimbun Holdings.
Perdana Menteri Fumio Kishida, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, Menteri Keuangan Shunichi Suzuki dan Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada akan bergabung dengan dewan sebagai yang mewakili pemerintah.
“Kami mencari ahli dengan wawasan yang mendalam di bidang-bidang seperti keamanan, politik dan diplomasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta urusan ekonomi dan keuangan,” kata Matsuno pada konferensi pers baru-baru ini.
“Kami berharap dapat mendengar pendapat mereka dari perspektif yang luas,” tambahnya lagi.
Dewan juga akan membahas hal-hal seperti cara untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan bersama antara Pasukan Bela Diri dan sektor swasta, memperkuat basis industri Jepang untuk pertahanan, dan memastikan kesehatan fiskal dengan baik.
Rencananya, dewan akan menyusun proposal pada awal Desember 2022 menjelang revisi akhir tahun pemerintah atas tiga dokumen terkait pertahanan, termasuk Strategi Keamanan Nasional, serta penyusunan anggaran.
