TRIBUNNEWS.COM - Barat menuding Iran menjual pesawat tak berawak (drone) ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

Situasi ini lantas dikaitkan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia.

Dilansir Al Jazeera, resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dengan suara bulat diadopsi pada 2015 untuk mendukung Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

Untuk dicatat, JCPOA merupakan kesepakatan yang ditandatangani Iran dengan China, Rusia, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mendapatkan keringanan sanksi dengan imbalan pembatasan pada program nuklirnya.

Namun AS secara sepihak meninggalkan perjanjian itu pada 2018.

Washington kemudian memberlakukan sanksi keras yang tetap berlaku hingga hari ini.

Baca juga: Rusia dan Iran Bersikeras Sebut PBB Tak Miliki Mandat untuk Periksa Drone Kamikaze

Upaya sejak April 2021 untuk memulihkan kesepakatan telah terhenti.

Kekuatan Eropa kini mencoba menggunakan mekanisme pelaporan berkala dalam resolusi tersebut.

Meminta penyelidikan atas dugaan penjualan drone Iran ke Rusia

Pekan lalu mereka meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyelidiki penjualan pesawat tak berawak Iran ke Rusia.

Klaim (penjualan drone) yang secara konsisten dibantah oleh Teheran.

AS mengatakan dugaan ekspor "drone kamikaze" yang digunakan di Ukraina bisa menjadi pelanggaran resolusi.

JCPOA termasuk larangan ekspor senjata konvensional oleh Iran, yang berakhir pada Oktober 2020 meskipun ditentang oleh AS.

Larangan kegiatan yang terkait dengan rudal balistik akan berakhir pada Oktober 2023.

Baca juga: Pakai Drone Kamikaze Buatan Iran, Zelensky Ejek Rusia Bangkrut 

Melanggar kewajiban

Kekuatan Barat mengatakan Teheran dapat melanggar kewajiban yang membatasi proliferasi rudal.

Jika terbukti, sikap Iran berpotensi memicu mekanisme "snapback" yang secara otomatis akan mengembalikan sanksi internasional terhadap Iran.

Teheran secara mengejutkan menolak seruan untuk penyelidikan PBB berdasarkan resolusi JCPOA.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanani mengecam keras dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (22/10/2022).

Pada Senin (24/10/2022), Kanani menegaskan kembali sikap Teheran bahwa mereka tidak menyediakan Moskow dengan drone bunuh diri Shahed-136 atau amunisi lain untuk perang di Ukraina meskipun berbagi “kerja sama pertahanan” dengan Kremlin.

Dia juga membantah klaim Gedung Putih bahwa Korps Pengawal Revolusi Islam mengirim personel ke Krimea yang dicaplok Rusia untuk membantu mengoperasikan drone.

Drone Shaded-136 diminati 22 negara

Sebelumnya, para pejabat tinggi, termasuk pemimpin tertinggi dan presiden negara itu, telah membual tentang kecakapan militer Iran.

Seorang komandan senior Pengawal Revolusi mengatakan pekan lalu bahwa 22 negara ingin membeli drone Iran.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Naik Tipis, Terimbas Rencana G7 Bangkitkan Kesepakatan Nuklir Iran

Dia tidak menyebut negara-negara itu.

Sementara AS mengatakan pembicaraan nuklir bukan prioritas saat ini, Iran telah menawarkan narasi yang sama sekali berbeda.

Berita lain terkait dengan Kesepakatan Nuklir Iran

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)