TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Seorang perwira polisi senior lainnya telah diberhentikan dari jabatannya saat pihak berwenang Korea Selatan (Korsel) menyelidiki tanggapan terhadap tragedi kerumunan di Itaewon, Seoul, pada Sabtu lalu yang menewaskan sedikitnya 156 orang.

Selanjutnya, pada Kamis waktu setempat, kepolisian memberhentikan Inspektur Senior Ryu Mi-jin, yang bertugas memantau situasi di Itaewon.

Ia dianggap tidak mengambil tindakan khusus, meskipun ada 11 panggilan darurat yang dilakukan ke polisi beberapa jam sebelum kejadian.

Dikutip dari laman www.koreaherald.com, Sabtu (5/11/2022), Badan Kepolisian Negara itu mengungkapkan pada Selasa lalu bahwa pihaknya telah menerima 11 panggilan, mulai dari sekitar empat jam sebelum krisis, memperingatkan kemungkinan adanya korban dari lonjakan kerumunan massa.

Pemecatan Ryu ini mengikuti Kepala Polisi Yongsan Lee Im-jae yang diberhentikan sehari sebelumnya.

Keduanya tetap menjadi perwira, namun telah dicopot dari jabatan mereka di kepolisian.

Selain pemecatan terhadap dua petugas itu, polisi akan melakukan penyelidikan secara resmi terhadap mereka karena melalaikan tugas.

Namun, para kritikus menunjukkan bahwa rantai komando polisi dan sistem keseluruhanlah yang memperburuk citra kepolisian Korsel akibat tragedi itu.

Seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas Manajemen Bencana, Kim Sung-ho mengatakan bahwa tokoh-tokoh terkait akan 'mengambil tanggung jawab yang sah tergantung pada hasil penyelidikan'.

Baca juga: Mengapa Tragedi Halloween Itaewon Terasa Seperti Deja Vu Bagi Warga Korea Selatan?

Pernyataan ini disampaikan saat wartawan bertanya tentang pemecatan yang tampaknya merupakan upaya untuk 'mencari kambing hitam'.

Divisi investigasi khusus di bawah kepolisian mengaku akan terus melihat tanggapan polisi atas tragedi tersebut, dengan fokus pada 'apakah para pejabat telah memenuhi tanggung jawab mereka'.

Kritik juga muncul karena polisi sedang mengusut organisasinya sendiri.

Kantor kepresidenan mengatakan pada Kamis lalu bahwa tindakan lain dapat diambil jika ada keraguan terkat pengusutan ini.

"Polisi sedang menyelidiki masalah ini dengan tekad khusus untuk mengungkap kelemahan mereka sendiri," kata seorang pejabat dari Kantor Kepresidenan.

Saat polisi hendak melacak mereka yang bertanggung jawab atas tragedi itu, Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min belum menyampaikan 'pengunduran dirinya'.

"Sekarang adalah waktunya untuk fokus pada bagaimana menangani krisis, meratapi orang yang meninggal, menawarkan kenyamanan kepada yang berduka dan membantu pemulihan mereka yang dirawat di rumah sakit," kata Lee, dalam perjalanannya ke kompleks pemerintah di Seoul, Kamis lalu.

Sebagai Kepala Keamanan Publik di Korsel, Lee mendapat kecaman sejak tragedi itu.

Pernyataannya tentang kontrol polisi juga memicu kontroversi karena ia mengatakan pada Senin lalu bahwa dirinya yakin bencana di Itaewon bukan karena kurangnya petugas polisi yang dikirim ke tempat kejadian.

Namun ia kemudian menyampaikan  permintaan maaf pada hari berikutnya.

"(Setelah pemulihan krisis) kami akan mengerjakan langkah-langkah pencegahan, dan melihat alasan di balik insiden itu dan apa yang tidak cukup pada saat itu," kata Lee, Kamis lalu.

Terlepas dari penyelidikan tersebut, pemerintah sedang mencari cara untuk memberikan dukungan bagi para korban dan yang berduka, sambil bekerja untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan di masa depan.

Kantor Kepresidenan mengatakan pada  Kamis lalu bahwa Presiden Yoon Suk-yeol menyerukan peluncuran pusat dukungan terpadu untuk membantu mereka yang berduka dan terluka dalam kerumunan, bahkan setelah masa berkabung nasional.

Yoon memberi perintah setelah mengunjungi altar berkabung di Seoul Plaza.

Pusat dukungan terpadu itu akan berada di bawah sayap kantor Perdana Menteri.

Ini akan mengurus layanan pemakaman untuk korban tewas dan bertanggung jawab dalam menjalankan dana bantuan serta menawarkan perawatan psikologis kepada para korban, mereka yang berduka dan bahkan masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja Korsel mengatakan akan memberikan tunjangan pengangguran kepada keluarga yang ditinggalkan dan mereka yang terluka dalam tragedi itu, jika mereka mengundurkan diri dari pekerjaan karena trauma.

Ia juga berencana untuk meminta sektor bisnis untuk mengizinkan cuti khusus bagi yang berduka.

Selain itu, pemerintah berjanji akan memperketat manajemen safety control.

"Pemerintah akan memeriksa kontrol keamanan festival besar di mana lebih dari 10.000 orang diperkirakan berkumpul per jam," kata Perdana Menteri Han pada pertemuan Kamis lalu.

"Inspeksi akan fokus pada kapasitas maksimum, ukuran penyebaran di acara-acara dan banyak lagi. (Pemerintah daerah) harus melihat manual kontrol keselamatan, terlepas dari ada atau tidaknya penyelenggara acara," tegas Han.

Han mengatakan pemerintah akan membuat rencana reformasi untuk sistem kontrol keamanan nasional terkait manajemen kerumunan berdasarkan analisis ilmiah, mengacu pada saran Presiden Yoon untuk menggunakan drone dan kemampuan digital lainnya dalam mengelola kerumunan.