TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang untuk mobilisasi warga yang dihukum karena kejahatan berat.

Mereka yang pernah melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian, perdagangan narkoba dan kejahatan serius lainnya di bawah KUHP Federasi Rusia akan dipanggil untuk dinas militer, CNN melaporkan.

Hal ini memungkinkan untuk memobilisasi ratusan ribu orang yang telah dijatuhi hukuman percobaan atau baru saja dibebaskan dari koloni yang sebelumnya dilarang untuk melayani.

Satu-satunya kelompok penjahat yang dikecualikan dari keputusan tersebut adalah mereka yang melakukan kejahatan seks terhadap anak di bawah umur, pengkhianatan, mata-mata atau terorisme.

Juga dikecualikan adalah mereka yang dihukum karena percobaan pembunuhan pejabat pemerintah, pembajakan pesawat, aktivitas ekstremis dan penanganan ilegal bahan nuklir dan zat radioaktif.

Putin mengatakan pada Jumat (4/11/2022), bahwa Kremlin telah memobilisasi tambahan 18.000 tentara di atas target 300.000 untuk berperang di Ukraina dari populasi pria umum Rusia.

Baca juga: Tentara Bayaran Rusia Wagner Buka Markas Resmi Pertamanya di Saint Petersburg

Awal pekan ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa semua kegiatan mobilisasi parsial, termasuk pengiriman panggilan, telah ditangguhkan setelah para pejabat mengatakan target rancangan untuk merekrut 300.000 personel telah terpenuhi.

Namun, perintah mobilisasi parsial Putin hanya akan berakhir ketika Presiden Rusia menandatangani dekrit resmi.

Sampai saat itu, dia berhak merekrut lebih banyak orang untuk wajib militer di masa depan.

Kepala pasukan tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, tampaknya telah memanggil tahanan dari penjara Rusia untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran dalam memerangi perang Kremlin di Ukraina.

Amandemen yang ditandatangani oleh Putin tidak terkait dengan dugaan perekrutan ini.

Sebaliknya, hukum berlaku untuk tahanan yang dihukum bersyarat atau dibebaskan dari koloni.

Orang-orang ini biasanya harus tetap berada di bawah pengawasan pihak berwenang selama delapan sampai sepuluh tahun sampai hukuman dibatalkan.

Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya dan harus mematuhi berbagai pantangan.

Baca juga artikel lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Rica Agustina)