"Ditemukan bahwa mantan pejabat kampanye Lee Jae-myung serta beberapa mantan anggota parlemen Partai Demokrat telah mengadakan rapat umum pemakzulan setiap akhir pekan. Kemudian penyelenggara aksi unjuk rasa anti (Presiden) Yoon telah mengubah aksi unjuk rasa mingguan mereka menjadi kewaspadaan bagi para korban Itaewon," tegas Sung.

Ia menekankan bahwa 'tragedi ini tidak boleh digunakan untuk memajukan tujuan politik'.

Pada Senin kemarin, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa meluncurkan satuan tugas untuk menyelidiki bencana Itaewon dan membangun rencana keselamatan publik.

Eksekutif polisi senior yang menjadi anggota parlemen, politisi Lee Man-hee yang memimpin gugus tugas, mengatakan bahwa mereka akan 'segera mulai bekerja' untuk merancang langkah-langkah agar tidak hanya mendukung dan memberi kompensasi kepada para korban saja.

Namun juga meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab, dan membangun sistem untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang.

Politisi Cho Eun-hee, salah satu anggota parlemen di gugus tugas, menunjukkan jaringan komunikasi darurat nasional, di mana pemerintahan terakhir telah menghabiskan 1,5 triliun won atau setara 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu kebijakan dalam penanganan tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol yang mengalami kegagalan.