Pengemudi yang melanggar larangan ini akan dikenakan denda, sebelum akhirnya pelat nomor kendaraannya dicabut.

Konflik ini berdampak pada kondisi keamanan di kedua negara.

Banyak yang mengundurkan diri dari lembaga publik untuk memprotes ketentuan baru di Kosovo, termasuk ratusan petugas polisi.

Josep Borrell menekankan bahwa ini meninggalkan kekosongan keamanan yang sangat berbahaya di lapangan.

Baca juga: Sejarah Panjang Konflik Kosovo-Serbia, Perang Berhenti Diintervensi NATO 

Konflik panjang Serbia dan Kosovo

Sebelumnya, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti membuat keputusan yang melarang semua kendaraan dengan pelat Serbia memasuki Kosovo per pada 1 Agustus 2022.

Larangan itu memicu konflik antaran Serbia dan Kosovo, yang diwarnai aksi blokir dan tembakan senjata pada akhir Juli lalu, dikutip dari Al Jazeera.

Sebagai informasi, Kosovo dulunya merupakan bagian dari wilayah Serbia yang memerdekakan diri pada tahun 2008.

Setelah deklarasi kemerdekaan itu, masih ada minoritas Serbia yang tinggal di Kosovo bagian utara.

Kaum minoritas Serbia ini mendapat dukungan dari Pemerintah Beograd, Serbia.

Serbia, yang didukung oleh sekutunya Rusia dan China, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia.

Rusia dan China menggunakan hak veto-nya di PBB untuk menolak bergabungnya Kosovo dengan PBB karena dianggap merdeka secara ilegal.

Namun, Kosovo diakui oleh sebagian besar negara Barat, termasuk AS.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Konflik Serbia Kosovo