Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Tahun 2023 ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan gaji dasar karyawan swasta di Jepang akan mengalami kenaikan.

Hal itu diungkapkan Ketua Keidanren Jepang Masakazu Tokura dan politisi senior Partai Demokrat Liberal Akira Amari, Jumat (6/1/2023).

"Jika Perdana Menteri Kishida mengatakan bahwa dia akan mengambil tindakan untuk menangani dengan menurunnya angka kelahiran dalam dimensi yang berbeda, misalnya jika tunjangan anak, kita harus menghubungkannya dengan teori sumber dana," jelas Akira Amari.

"Mengasuh anak harus melibatkan semua warga negara dan mengadopsi sistem yang mendukung banyak orang, dan kita harus melakukan sedikit diskusi yang membumi, termasuk pajak konsumsi di masa depan," tambahnya.

Baca juga: Inflasi Melonjak, Restoran Cepat Saji di Jepang Naikkan Harga Makanan Hingga 80 Persen

Sebagai sumber keuangan untuk ini, Akira Amari menyatakan pengakuannya bahwa kenaikan tarif pajak konsumsi (PPN) di masa depan juga akan dipertimbangkan.

Di sisi lain, Amari mengatakan perdebatan di dalam Partai Demokrat Liberal tentang kenaikan pajak terkait dengan peningkatan belanja pertahanan.

"Sumber daya keuangan tetap, jadi singkatnya, kapan kenaikan pajak akan dilaksanakan? Diskusi mendasar di awal tahun, bukan di akhir tahun ini. Dan di situlah perdebatan tentang pengeluaran pertahanan berakhir," katanya.

Sementara itu Jepang Masakazu Tokura berbicara persiapan untuk buruh musim semi tahun 2023.

"Saya ingin anda fokus menaikkan upah sebanyak mungkin, memperhatikan kenaikan harga. Upah harus dinaikkan untuk mendukung standar hidup. Untuk itu perlu niat untuk meminta perusahaan anggota untuk menaikkan upah, terutama dengan menaikkan gaji pokok, berdasarkan kinerja bisnis mereka," kata Tokura.

Ia juga mengatakan agar kenaikan upah berlangsung secara struktural, mobilitas tenaga kerja dalam arti yang baik sangat penting.

"Agar kenaikan upah menyebar dalam jangka menengah panjang," kata dia.

Baca juga: Bulan Depan, Gelombang Kedua Kenaikan Harga Pangan Diprediksi Melanda Jepang

Tokura berpendapat bahwa perlu dikembangkan sebuah lingkungan yang memfasilitasi pergerakan tenaga kerja, termasuk kemampuan untuk berpindah pekerjaan ke perusahaan dengan perlakuan yang lebih baik.

"Jika kita tidak dapat membangun sistem jaminan sosial yang melayani semua generasi, bahkan jika kita menaikkan upah, itu tidak akan dikonsumsi masuk ke dalam sistem jaminan sosial, termasuk generasi pengasuhan anak," ujarnya.

Sementara itu untuk info lengkap terkait beasiswa, upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif serta belajar gratis di sekolah bahasa Jepang, silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.