Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Kehangatan hubungan Rusia dan China terlihat ketika Presiden Vladimir Putin mengadakan pembicaraan dengan diplomat top China Wang Yi dan menyebut pentingnya kerja sama kedua negara tersebut.

Melansir dari Al Jazeera, sebuah foto menunjukkan Wang dan Putin saling berjabat tangan dan duduk berseberangan satu sama lain selama pertemuan mereka pada Rabu (22/2/2023).

Foto lainnya menunjukkan Wang, pejabat kebijakan luar negeri paling senior di Partai Komunis China, tampak santai saat berjalan bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Kunjungan Wang ke Moskow, di akhir tur kunjungannya ke sejumlah negara Eropa, terjadi hampir setahun setelah Putin memerintahkan pasukan Rusia melancarkan serangan ke Ukraina, memulai konflik yang telah menewaskan ribuan orang, memaksa jutaan orang melarikan diri dan meninggalkan kota-kota di Ukraina.

Baca juga: Penjelasan Kesepakatan Nuklir New START dan Alasan Presiden Rusia Vladimir Putin Menangguhkannya

Perang itu juga memperlebar perpecahan antara Rusia dan negara-negara demokrasi liberal, kebanyakan di Barat, yang mendukung Ukraina dan menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Hubungan antara China dan Amerika Serikat juga berada di bawah tekanan serius.

Mengenai peningkatan ketegangan internasional, Putin mengatakan “dalam konteks ini, kerja sama antara Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia di arena global sangat penting untuk menstabilkan situasi internasional”.

Hubungan antara China dan Rusia telah mencapai "batas baru", kata Putin, membenarkan bahwa Presiden China Xi Jinping akan segera melakukan perjalanan ke Moskow. Kedua pemimpin itu telah bertemu puluhan kali sejak Xi menjadi presiden China.

Sebelumnya, Wang mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri Rusia pada Rabu.

“Hubungan kami terus berkembang secara dinamis dan meskipun ada turbulensi tinggi di arena global, kami telah menunjukkan kesiapan untuk berbicara membela kepentingan satu sama lain,” kata Lavrov.

Wang menanggapi pernyataan petinggi Rusia dengan baik, menggarisbawahi fokus Beijing untuk memperdalam hubungan dengan Moskow. Kementerian luar negeri Rusia mengatakan tidak ada diskusi tentang rencana perdamaian yang diklaim China untuk Ukraina.

China menggemakan klaim Moskow bahwa AS dan NATO harus disalahkan atas konflik tersebut, karena "memprovokasi" Kremlin.

Sedangkan Rusia dengan gigih mendukung China di tengah ketegangan dengan AS atas Taiwan dan masalah lainnya, seperti di wilayah Xinjiang, di mana PBB menemukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemungkinan telah dilakukan.

Namun beberapa analis mengatakan, sementara China telah menekankan hubungan dekatnya dengan Moskow, Beijing juga mewaspadai meningkatnya ketegangan dengan Barat ketika negara itu perlu meningkatkan ekonominya setelah masa lockdown yang berkepanjangan dari kebijakan nol-COVID yang sekarang sudah tidak berlaku.

“Isolasi dari Barat bukanlah sesuatu (Beijing) yang ingin mengambil risiko,” kata seorang peneliti senior untuk China dalam program Asia-Pasifik di Chatham House, sebuah think-tank Inggris, Yu Jie.

“Presiden Xi dan rekan-rekannya telah mulai menyadari bahwa kerja sama dengan Rusia memiliki batasan substansial untuk menghindari pelemahan prioritas politik China sendiri dan kepentingan ekonomi jangka panjang,” sambungnya.

Perang di Ukraina dimulai pada 24 Februari tahun lalu dan telah menjadi konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Pada pertemuan Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 193 orang, untuk menandai peringatan satu tahun perang di Ukraina pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk invasi Rusia sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Majelis Umum PBB dijadwalkan untuk memberikan suara pada Kamis (23/2/2023) malam mengenai resolusi yang diajukan oleh Ukraina dan para pendukungnya, yang menekankan “kebutuhan untuk mencapai, sesegera mungkin, perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi” dan sejalan dengan Piagam PBB.

Guterres mengatakan Piagam PBB itu “tidak ambigu”, dengan mengatakan “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.”

Ukraina dan para pendukungnya berharap untuk memperdalam pengucilan diplomatik Rusia dengan mendapatkan dukungan dari hampir tiga perempat majelis untuk menyamai dukungan yang diterimanya dalam beberapa resolusi pada tahun lalu.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzya, mengatakan kepada Majelis Umum PBB, Moskow "tidak punya pilihan lain" selain memastikan "keselamatan dan keamanan negara kita, dengan menggunakan sarana militer".