TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu ditunjuk sebagai penantang utama Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden dan parlemen Ankara Mei mendatang.

"Satu-satunya tujuan kami adalah membawa negara ini ke masa kemakmuran, kedamaian, dan kegembiraan,” kata Kilicdaroglu kepada sekitar 2.000 orang yang berkumpul di Ankara pada Senin (6/3/2023).

Kilicdaroglu merupakan Ketua Partai Rakyat Republik (CHP).

Dilansir Al Jazeera, pilpres Turki akan digelar pada 14 Mei 2023 mendatang.

Kilicdaroglu (74)  bisa menggunakan krisis ekonomi selama bertahun-tahun dan inflasi yang melonjak, serta gempa bumi dahsyat bulan lalu di selatan yang menewaskan lebih dari 46.000 orang dan menimbulkan kritik terhadap tanggapan negara.

Baca juga: Sisi Dermawan Cristiano Ronaldo, Bantuan Seisi Pesawat Dikirim untuk Korban Gempa Turki-Suriah

Namun ada keraguan bahwa mantan ekonom yang naik pangkat sebagai pejuang korupsi dapat mengalahkan Erdogan.

Erdogan merupakan pemimpin terlama Turki yang memenangkan lebih dari selusin kemenangan pemilu.

Oposisi Turki telah bekerja sama lebih erat sejak keberhasilannya mengambil kendali kota-kota besar, termasuk Istanbul dan Ankara, dari Partai AK Erdogan dalam pemilihan lokal 2019.

Tetapi perselisihan dalam aliansi oposisi telah menimbulkan keraguan tentang kemampuannya memanfaatkan erosi popularitas Erdogan yang ditunjukkan oleh jajak pendapat.

Oposisi telah gagal dalam pemungutan suara nasional sebelumnya untuk menimbulkan tantangan serius bagi Erdogan, yang telah berkuasa selama dua dekade.

Baca juga: Gempa Turki-Suriah, Qatar Kirim 400 Kabin Portabel Piala Dunia ke Ankara

Dikutip Reuters, jajak pendapat menunjukkan bahwa pemilihan presiden dan parlemen dalam dua bulan akan ketat, dengan blok oposisi berjalan sedikit di depan aliansi yang memerintah.

Blok tersebut bersumpah untuk membalikkan banyak kebijakan Erdogan tentang ekonomi, hak-hak sipil dan urusan luar negeri dalam apa yang dilihat banyak orang sebagai pemilihan paling penting dalam sejarah 100 tahun republik itu.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)