Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BOGOTA - Kolombia telah menangguhkan pemulangan warganya dari Amerika Serikat (AS) dengan alasan perlakuan kejam terhadap para migran dan berulang kali membatalkan penerbangan selama 11 jam'.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Kamis lalu, Direktur Agen Migrasi Kolombia, Fernando Garcia Manosalva mengatakan bahwa negara itu berharap dapat menerima sekitar 1.200 migran.

Mayoritas merupakan wanita dan anak di bawah umur yang kembali dari AS pada 1 hingga 7 Mei 2023, sebagai bagian dari rencana percontohan untuk mengurangi tekanan terhadap perbatasan selatan AS.

Baca juga: Hari Buruh Sedunia, Komnas HAM: Buruh dan Buruh Migran Masih Rentan Terhadap Pelanggaran HAM

Namun, agensi tersebut menuduh AS melanggar perjanjian terkait masalah tersebut.

Dikutip dari laman Russia Today, Sabtu (6/5/2023), Manosalva mengklaim bahwa penerbangan yang dijadwalkan pada 1 dan 2 Mei lalu telah dibatalkan oleh agen migrasi Amerika Utara, dan ini bukan pertama kalinya.

Kolombia juga mengeluhkan apa yang disebutnya sebagai perlakuan 'kejam dan merendahkan' yang diterima warga Kolombia dari pihak berwenang, sebelum dan selama penerbangan.

Ia pun merujuk pada 'penggunaan elemen pembatasan seperti borgol tangan dan kaki, bahkan untuk wanita paruh baya'.

Saat ini, kata dia, masalah tersebut sedang dibahas dengan pihak berwenang AS.

"Selain itu, ada keluhan berulang tentang kondisi buruk di pusat penahanan dan perlakuan buruk selama penerbangan, yang merupakan faktor penentu dalam keputusan yang diambil selama beberapa jam terakhir," tegas Manosalva.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa jeda hanya berlaku untuk penerbangan yang membawa keluarga.

Perlu diketahui, menurut data Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS, jumlah warga Kolombia yang memasuki AS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 125.000 migran ditangkap di perbatasan selatan pada 2022.

Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang kebijakan imigrasi AS.

Pada April 2022, sebuah laporan Human Rights First mengklaim bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah memenjarakan puluhan ribu migran yang melanggar hukum internasional, membuat mereka disakiti secara fisik dan psikologis.