Mereka menggunakan teknologi pengawasan untuk melacak keberadaan orang-orang yang terlibat kekerasan.

Perdana Menteri, Shehbaz Sharif menegaskan, hanya mereka yang menyerang infrastruktur militer yang akan diadili berdasarkan hukum militer.

Baca juga: Polisi Pakistan akan Geledah Rumah Imran Khan di Lahore setelah Dituduh Lindungi Teroris

Komentar Menhan Pakistan

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, membela keputusan pemerintah untuk mengadili warga sipil di pengadilan militer, dikutip dari Al Jazeera.

Ia menyebut dugaan serangan mereka terhadap instalasi militer selama protes baru-baru ini sebagai tindakan pemberontakan terhadap negara.

Khawaja M Asif mengatakan penangkapan ribuan warga sipil atas protes yang dipicu oleh penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan pada 9 Mei 2023 dibenarkan.

Ia menuduh instalasi militer sengaja menjadi sasaran.

“Orang-orang ini menyerang kantor (militer) mereka. Mereka menyerang rumah mereka. Mereka menyerang instalasi mereka, seperti pangkalan udara,” kata Asif dalam wawancara, Rabu (24/5/2023).

“Mereka merencanakannya. Itu tidak spontan. Anda harus memahami keseriusan pelanggaran, keseriusan peristiwa yang terjadi,” lanjutnya.

Jamin Adanya Transparansi selama Sidang

Khawaja M Asif juga menjamin akan ada transparansi selama persidangan ini berlangsung.

"Akan ada transparansi mutlak dalam kasus ini," katanya. 

“Ada tiga lapis banding yang melalui panglima militer, pengadilan tinggi, dan kemudian Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Pengadilan militer beroperasi di bawah sistem yang terpisah dari sistem hukum sipil.

Persidangan digelar secara tertutup untuk orang luar dan tidak ada media yang diizinkan untuk memasuki ruang sidang.

Kelompok HAM telah mengkritik sifat rahasia dari proses itu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Imran Khan