TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 16 warga sipil Pakistan yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap fasilitas militer, akan diadili di Pengadilan Militer.

Mereka sebelumnya ditahan di sebuah pengadilan di Kota Lahore, Pakistan.

Pihak militer mengatakan, pengadilan Lahore menyerahkan 16 tersangka kepada Pengadilan Militer Pakistan pada Kamis (25/5/2023).

Mereka dinilai telah melakukan kerusuhan dan penyerangan terhadap militer selama demonstrasi atas penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Imran Khan ditangkap pada 9 Mei 2023 atas kasus Al Qadir Trust.

Pendukungnya mengamuk di kota-kota, membakar gedung, memblokir jalan, dan bentrok dengan polisi di luar instalasi militer selama kerusuhan.

Sembilan orang tewas akibat kerusuhan itu, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Imran Khan Jalani Interogasi 4 Jam di Kantor Biro Akuntabilitas Pakistan soal Kasus Al Qadir Trust

Ribuan orang yang mendukung Imran Khan, turun ke jalan dalam aksi demo selama penangkapannya.

"Satu dari 16 tersangka adalah anggota partai politik Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dan telah dipilih oleh Imran Khan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan provinsi berikutnya," kata Azhar Siddique, anggota senior tim hukum Khan, dikutip dari Reuters.

"Ke-16 orang itu akan diperiksa militer dan diadili di pengadilan militer," ujarnya.

Setelah kerusuhan selama tiga hari, Imran Khan dibebaskan dari tahanan setelah Mahkamah Agung menyatakan penangkapan itu ilegal.

Baca juga: Imran Khan Tuduh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Berniat Cegah Dirinya Kembali Berkuasa

Ribuan Orang Ditangkap selama Demo

Sementara, PTI mengatakan lebih dari 10.000 orang telah ditangkap dan dipenjara sebagai bagian dari tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah Pakistan mengatakan telah menangkap lebih dari 4.000 orang yang terlibat dalam kerusuhan dan vandalisme.

Mereka menggunakan teknologi pengawasan untuk melacak keberadaan orang-orang yang terlibat kekerasan.

Perdana Menteri, Shehbaz Sharif menegaskan, hanya mereka yang menyerang infrastruktur militer yang akan diadili berdasarkan hukum militer.

Baca juga: Polisi Pakistan akan Geledah Rumah Imran Khan di Lahore setelah Dituduh Lindungi Teroris

Komentar Menhan Pakistan

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, membela keputusan pemerintah untuk mengadili warga sipil di pengadilan militer, dikutip dari Al Jazeera.

Ia menyebut dugaan serangan mereka terhadap instalasi militer selama protes baru-baru ini sebagai tindakan pemberontakan terhadap negara.

Khawaja M Asif mengatakan penangkapan ribuan warga sipil atas protes yang dipicu oleh penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan pada 9 Mei 2023 dibenarkan.

Ia menuduh instalasi militer sengaja menjadi sasaran.

“Orang-orang ini menyerang kantor (militer) mereka. Mereka menyerang rumah mereka. Mereka menyerang instalasi mereka, seperti pangkalan udara,” kata Asif dalam wawancara, Rabu (24/5/2023).

“Mereka merencanakannya. Itu tidak spontan. Anda harus memahami keseriusan pelanggaran, keseriusan peristiwa yang terjadi,” lanjutnya.

Jamin Adanya Transparansi selama Sidang

Khawaja M Asif juga menjamin akan ada transparansi selama persidangan ini berlangsung.

"Akan ada transparansi mutlak dalam kasus ini," katanya. 

“Ada tiga lapis banding yang melalui panglima militer, pengadilan tinggi, dan kemudian Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Pengadilan militer beroperasi di bawah sistem yang terpisah dari sistem hukum sipil.

Persidangan digelar secara tertutup untuk orang luar dan tidak ada media yang diizinkan untuk memasuki ruang sidang.

Kelompok HAM telah mengkritik sifat rahasia dari proses itu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Imran Khan