Ketua menteri Gujarat juga mendapat dukungan dari anggota parlemen lokal dari partai oposisi Kongres, Imran Khedawala, terkait masalah tersebut.

Baca juga: Polisi Khusus KA di India Tembaki Penumpang di Dalam Kereta yang Sedang Berjalan, 4 Orang Tewas

“Pada saat orang tua diabaikan dalam suatu pernikahan, pemerintah berpikir untuk menciptakan sistem khusus mengenai pernikahan yang layak secara konstitusional,” kata Khedawala.

“Ketua menteri telah meyakinkan untuk melakukan studi tentang persetujuan orang tua wajib dalam pernikahan."

“Ketua menteri telah membicarakan hal ini."

"Jika pemerintah membawa undang-undang seperti itu di sidang majelis, maka dukungan saya ada pada pemerintah.”

Awal tahun ini, anggota parlemen lokal Gujarat Fatehsinh Chauhan mengaitkan pernikahan yang hanya atas dasar cinta dengan kejahatan.

Ia mengklaim mewajibkan persetujuan orang tua akan mengurangi tingkat kejahatan di negara bagian tersebut.

The Times of India mengutip Chauhan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua menambah tingkat kejahatan di negara bagian.

"Jika pernikahan semacam itu didaftarkan dengan persetujuan orang tua, tingkat kejahatan akan turun sebesar 50 persen," ujarnya.

“Pernikahan didaftarkan bukan di daerah asal mereka tapi di wilayah lain."

“Laki-laki dan perempuan menyembunyikan dokumen mereka dan menikah di distrik lain dan kemudian gadis itu menderita, atau orang tuanya harus bunuh diri."

“Orang tua yang sibuk karena profesinya tidak bisa menjaga anak perempuannya dan karenanya para anti-sosial memanfaatkan ini dan kawin lari dengan anak perempuan.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)