Bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Wapres Titipkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari Abdul, Wapres Maruf Amin bicara soal perlindungan WNI khususnya pekerja Migran Indonesia.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menerima kunjungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).
Dalam pertemuan, Ma'ruf membahas berbagai isu strategis termasuk upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya para pekerja migran Indonesia di Malaysia.
“Mengenai perlindungan WNI, terima kasih atas perhatian Pemerintah Malaysia kepada permasalahan Warga Negara Indonesia, khususnya kepada pekerja migran Indonesia. Saya ingin menitipkan mengenai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ungkap Ma'ruf.
Menurutnya, saat ini masih banyak kasus yang menyangkut pekerja Indonesia di Malaysia.
Dirinya mengharapkan implementasi sepenuhnya dari MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
“Penyelesaian kasus-kasus pekerja migran Indonesia secara adil, pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran, termasuk pendirian Community Learning Centre khususnya di Semenanjung," kata Ma'ruf.
Selain itu, Ma'ruf mengharapkan cara pandang terhadap pekerja migran Indonesia harus bertolak dari rasa saling membutuhkan, dimana Malaysia membutuhkan tenaga kerja dan Indonesia menyediakannya.
“Keberadaan para pekerja migran Indonesia penting sekali untuk berkontribusi bagi perekonomian Malaysia dan juga merekatkan hubungan antarmasyarakat kita,” tutur Ma'ruf.
Oleh sebab itu, lanjut Wapres, yang terpenting harus dilakukan oleh kedua negara saat ini adalah memastikan skema yang jelas terkait perekrutan, sehingga semua pekerja migran Indonesia dapat masuk ke Malaysia secara legal.
“Kemudian juga pengawasannya, penegakan hukum yang adil, saya kira ini yang perlu sekali lagi untuk dilakukan penataan ulang,” tegasnya.
Ma'ruf mengharapkan Parlemen Malaysia dapat mendorong pembentukan mekanisme khusus bilateral untuk WNI, khususnya bagi para TKI.
“Hal ini sesuai hasil kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu," pungkas Ma'ruf.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI dengan visa Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) 395 ribu, visa ekspat 5 ribu, visa/izin tinggal lain (residen, keluarga, pelajar/mahasiswa, dan lain-lain) 85 ribu, sehingga totalnya mencapai sekitar 485 ribu.
Sehingga total jika dijumlahkan dengan WNI undocumented kemungkinan mencapai 1,2 juta atau 1,5 juta.
Sementara dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2022, khususnya di Semenanjung, telah terdapat 32 Sanggar Belajar (SB). Jumlah siswa Indonesia sebanyak 1.173 pelajar, terdiri dari 1.102 pelajar SD dan 71 pelajar SMP.
Sedangkan, SB yang akan didirikan dalam waktu triwulan pertama 2023 sebanyak 19 SB yang diharapkan dapat menyerap 1.105 pelajar SD dan SMP.
Baca juga: Media Malaysia Soroti 3 Wonderkid Termahal di ASEAN, Rizky Ridho Jadi Wakil Timnas Indonesia
Selain itu, hingga tahun 2022, terdapat 409 Community Learning Centre (CLC) di Sabah dan Sarawak.
Jumlah siswa Indonesia sebanyak 18.833 pelajar, terdiri dari 13.889 pelajar SD dan 4.944 pelajar SMP. CLC yang mendapatkan permit adalah CLC Ladang sebanyak 113 dari 409 CLC.
Adapun mahasiswa Indonesia di Malaysia sebanyak 10.280 pelajar (2021). Sementara pelajar Malaysia di Indonesia (2019) berjumlah 2.863 orang dengan rincian self-sponsored 2.005 orang dan beasiswa 858 orang.