Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Diganggu Skandal Korupsi, Menhan Ukraina Aleksey Reznikov Akhirnya Resmi Dipecat

Anggota parlemen Ukraina dengan suara mayoritas memilih untuk memecat Aleksey Reznikov dari tugasnya sebagai menteri pertahanan.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Diganggu Skandal Korupsi, Menhan Ukraina Aleksey Reznikov Akhirnya Resmi Dipecat
AFP/Sergei Chuzavkov
Menteri Pertahanan Ukraina, Aleksey Reznikov memamerkan seragam militer Ukraina ke media saat press conference di Kiev. 

Biaya Perang Rp 1,52 triliun/Hari

Aleksey Reznikov pada Senin (4/9/2023) mengungkap satu hari Ukraina membutuhkan dana sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 1,52 triliun (kurs Rp 15.248/dolar AS).

Pernyataan tersebut menjawab tuduhan para kritikus yang berusaha melengserkannya. Presiden Zelensky sendiri menyatakan akan mengganti Aleksey Reznikov dan segera mengusulkan ke dewan negara itu.

Reznikov menolak tuduhan korupsi dan membela kebijakan pengadaan barang dan jasa kementerian selama masa jabatannya.

Reznikov juga menolak klaim bahwa militer negara tersebut sebagian besar dipasok oleh sukarelawan dan penggalangan dana, dan menyatakan bahwa hal tersebut “tidak adil,” mengingat pemerintah telah menghabiskan sekitar 100 juta dolar AS setiap hari untuk berperang melawan Rusia.

Perwira tinggi ini mengaku tahu semua anggaran yang dikeluarkan untuk perbekalan tentara, baik yang disediakan oleh sukarelawan maupun yang secara resmi disediakan oleh negara.

"Saya dapat memberitahu Anda bahwa pasokan dari sukarelawan mulai 24 Februari 2022 hingga saat ini adalah 3 persen dari total yang digunakan untuk perang,” kata Reznikov.

Berita Rekomendasi

Reznikov menyatakan bahwa skandal korupsi di kalangan militer dan “label” yang diberikan oleh para kritikus telah membuat takut para pengusaha untuk tidak bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

“Saya secara rutin bertemu dengan asosiasi-asosiasi besar, berbicara di forum mereka, dan mereka mengatakan: tidak nyaman bagi kami untuk membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga negara lainnya karena lembaga penegak hukum mulai mengganggu kami dan menyita rekening kami,” kata Menhan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas