Israel Mau Pecah Gaza Berdasarkan Klan, Otoritas Suku Palestina: Rencana Adu Domba yang Menipu 

TRIBUNNEWS.COM - Laporan terbaru dari surat kabar berbahasa Ibrani mengungkapkan rencana Tentara Israel (IDF) yang berencana membagi Gaza menjadi wilayah-wilayah yang diperintah oleh klan (suku), dengan tanggung jawab mengelola distribusi bantuan kemanusiaan.

Atas rencana Israel ini, suku-suku di Gaza secara tegas menolak dan mengutuk upaya mereka untuk menguasai wilayah tersebut.

Al-Ghad melaporkan, otoritas Suku Palestina di Gaza menanggapi niat Israel ini dengan mengecam keras dan menyebutnya sebagai rencana yang menipu.

Baca juga: Skenario Israel Pasca-Perang Terungkap, Ingin Gaza Dipecah dan Diperintah oleh Suku-Suku Bukan Hamas

Akef Al-Masri, Komisaris Umum Otoritas Suku Palestina di Gaza, mengkritik pernyataan Israel, menuduh mereka menyebarkan kebingungan dan perselisihan dalam masyarakat Palestina.

Dia menyiratkan upaya adu domba di antara masyarakat Palestina oleh Israel dengan dalih kewenangan tiap klan untuk mengatur distribusi bantuan kemanusiaan.

Dia menggarisbawahi peran penting yang dimainkan suku-suku Palestina dalam gerakan perlawanan agresi militer Israel dan menyerukan persatuan nasional untuk melawan manuver strategis IDF.

Al-Masri juga menyerukan tindakan menghentikan krisis kemanusiaan, memastikan aliran bantuan tanpa hambatan, dan menyediakan perlindungan bagi warga Gaza sampai upaya rekonstruksi dilakukan.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya persatuan nasional, pembentukan pemerintahan bersatu, dan intervensi internasional untuk mencegah tindakan genosida Israel lebih lanjut.

Baca juga: Hamas Cs Bersatu: All For All, 7 Milisi Pembebasan Palestina Bentuk Koalisi Pasukan Lawan Israel

Usulan rencana penjajah untuk mendistribusikan bantuan melalui keluarga lokal, yang dikenal sebagai “Al-Hamayel,” saat ini sedang dalam pengawasan.

Rencana tersebut menguraikan pembagian Gaza menjadi beberapa provinsi, dengan masing-masing klan mengawasi sebuah subdistrik yang ditunjuk.

Keluarga-keluarga ini akan ditugaskan untuk mengatur kehidupan sipil selama masa transisi setelah konflik.

Dalam perkembangan terpisah, Perdana Menteri Netanyahu baru-baru ini meminta masukan dari pejabat keamanan mengenai kemungkinan berkolaborasi dengan pasukan lokal di Gaza untuk pemerintahan pascaperang.