Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terang – terangan meminta pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk membayar tunjangan warga Palestina yang dipecat perusahaan Israel buntut serangan 7 Oktober lalu.

Tunjangan pekerja Palestina yang menjadi korban PHK seharusnya dibayarkan pemerintah Israel, namun akibat perang dengan militan Hamas di Gaza, pemerintah Israel mulai mengalami pembengkakan pengeluaran mencapai 58 miliar dolar AS atau sekitar Rp 890 triliun hanya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Belum diketahui sampai kapan pembengkakan utang akan dialami Israel, namun melihat situasi perang yang semakin memanas Moody’s Investors Service memperkirakan utang Israel akan terus bertambah hingga defisit anggaran membengkak di level 4 persen pada tahun ini dan 5 persen pada 2024.

Baca juga: Israel Klaim Sudah Bongkar Kerangka Militer Hamas, Isyaratkan Siap Setop Pemboman di Gaza Utara

Hal tersebut yang membuat ekonomi Israel boncos hingga PM Netanyahu terpaksa meminta pemerintah Uni Emirat Arab untuk membayar tunjangan 100.000 warga Palestina yang jadi pengangguran, dengan dalih kehabisan cadangan uang, sebagaimana dikutip dari The Press United.

Merespon permintaan Netanyahu, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed dengan tegas menolak permintaan pimpinan Zionis situ. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel memiliki hubungan diplomatik dan militer yang erat dengan UEA, menurut Sheikh Mohammed pembayaran tunjungan warga Palestina bukanlah tanggung jawab dari UAE melainkan tanggung jawab penuh dari Israel.

“Kami menolak, Netanyahu sendiri yang menciptakan masalah dengan melarang para pekerja ini melakukan perjalanan antara wilayah Palestina dan Israel,” jelas Sheikh Mohammed.

“Mintalah uang kepada Zelensky. Presiden Ukraina mendapat banyak uang dari banyak negara jadi mungkin dia bisa membantu,” lanjut Sheikh Mohammed .

Kemiskinan di Israel Meroket

Tak hanya memicu kontraksi ekonomi, dampak perang juga membuat tingkat kemiskinan Israel melonjak tajam. Menurut catatan tahunan yang dirilis perusahaan riset Alternative Poverty Report sebanyak 19,7 persen warga Israel kini kehilangan pendapatan imbas agresi perang.

Tak hanya itu, dalam laporannya Alternative Poverty Report juga mengungkap dampak perang telah mendorong pemerintahan Tel Aviv untuk melakukan pemangkasan bantuan ekonomi- sosial pada sejumlah lembaga amal.

Dampak lain yang ditimbulkan dari perang sebanyak 79,3 persen warga Israel menderita penyakit kronis lantaran kesulitan mendapatkan akses perawatan kesehatan gratis.

Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang mengurangi porsi mak hingga memaksa anak-anaknya untuk berpuasa karena kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok.