Kelaparan Parah Terjadi di Gaza, PBB Sebut Bisa Perkuat Tuduhan Genosida Terhadap Israel
Kelaparan di Gaza disebut memperkuat tuduhan yang disampaikan Afrika Selatan terhadap Israel.
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Afrika Selatan menuduh Israel telah melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Mahkamah Internasional akan mendengarkan argumen mengenai tuduhan itu pada Kamis (11/1/2024) dan Jumat (12/1/2024).
Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mengatakan telah terjadi kelaparan parah di Gaza.
Menurutnya, kelaparan di Gaza tersebut memperkuat tuduhan yang disampaikan Afrika Selatan.
"Kelaparan parah yang dialami di Gaza memperburuk tuduhan genosida terhadap Israel," ujarnya, Rabu (10/1/2024), dilansir Al Jazeera.
Saat ini, Gaza sedang mengalami krisis kelaparan terburuk di dunia.
Hal ini diakibatkan oleh serangan dan pengepungan Israel terhadap wilayah tersebut yang membuat warga sipil kelaparan.
Para orang tua tidak punya makanan untuk mencoba memberikan beberapa suap kepada anak-anak mereka.
Anak-anak kecil, wanita hamil, dan ibu menyusui adalah kelompok yang paling berisiko mengalami kekurangan gizi.
Namun, hampir semua orang di Gaza kini mengalami kelaparan dan menghadapi krisis atau tingkat kerawanan pangan yang lebih buruk.
Pada skala 5 fase yang diakui secara internasional dan digunakan untuk mengklasifikasikan krisis pangan, lebih dari setengah juta orang di Gaza atau seperempat dari seluruh populasi, kini diyakini berada pada tingkat 'bencana' Fase 5 yang paling parah, yang berarti risiko tinggi kelaparan massal dan kematian.
Baca juga: Milisi Houthi Melancarkan Serangan Terbesar di Laut Merah, Protes Terhadap Perang Israel di Gaza
Dikutip dari Reliefweb, lebih dari 80 persen orang yang saat ini diklasifikasikan dalam Fase 5 di seluruh dunia berada di Gaza.
Hampir tidak dapat dihindari bahwa kelaparan akan terjadi kecuali ada gencatan senjata dan Israel mengizinkan lebih banyak bantuan dan barang komersial masuk ke wilayah tersebut.
Meskipun telah diumumkan berulang kali, namun belum ada perbaikan dalam jumlah pasokan yang sampai ke warga sipil.