Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lai Menang di Pemilu Taiwan, Sikap RI Tetap Konsisten pada Kebijakan Satu China

Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia mengamati secara seksama perkembangan di Taiwan.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Lai Menang di Pemilu Taiwan, Sikap RI Tetap Konsisten pada Kebijakan Satu China
Alastair PIKE / AFP
Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te atau William Lai menghadiri konferensi pers di luar markas besar Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taipei pada 13 Januari 2024, setelah memenangkan pemilihan presiden. Kandidat dari partai yang berkuasa di Taiwan, Lai Ching-te, yang dicap sebagai ancaman terhadap perdamaian oleh Tiongkok, pada 13 Januari memenangkan pemilihan presiden di pulau itu, sebuah pemungutan suara yang diawasi ketat dari Beijing hingga Washington. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memastikan tetap konsisten pada kebijakan Aatu China atau One China Policy.

Hal ini merespons terpilihnya Lai Ching-te dalam pemilihan Presiden Taiwan. Lai Ching-te yang diusung Partai Progresif Demokratik (DPP) menang di pemilu Taiwan, Sabtu (13/1/2024).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia mengamati secara seksama perkembangan di Taiwan.

"Indonesia terus konsisten menghormati Kebijakan satu China (One China Policy)," tutur dia di Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Diketahui Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara.

Di Taiwan, Indonesia memiliki perwakilan dengan status Kamar Dagang bukan Kedutaan Besar RI atau KBRI layaknya di negara seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun China.

Berita Rekomendasi

Selain Indonesia, banyak negara yang juga tidak mengakui Taiwan sebagai negara misalnya Amerika Serikat.

Meski demikian, negara Paman Sam itu melalui Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengucapkan selamat atas terpilihnya pemimpin baru di Taiwan.

China pun menilai sikap Amerika Serikat itu melanggar kebijakan One China Policy.

Diketahui, kebijakan Satu China adalah kebijakan yang diakui oleh AS pada tahun 1979 yakni hanya ada satu negara bernama China.

Artinya kebijakan ini menyatakan bahwa pemerintahan yang sah hanyalah Republik Rakyat China. Sementara Taiwan tidak dapat disebut sebagai negara.

Dalam pandangan China, Taiwan adalah provinsi yang bersikeras memisahkan diri dari RRC.

Taiwan memiliki penduduk sekira 23 juta orang yang telah menjalankan pemerintah yang demokratis dan menolak klaim dari RCC.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas