TRIBUNNEWS.COM - Seorang mantan kontraktor di Internal Revenue Service (IRS), Charles Littlejohn pada Senin (29/1/2024) dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena membocorkan catatan pajak Presiden AS ke-45, Donald Trump, Wall Street Journal melaporkan.

Sebagai informasi, IRS merupakan lembaga yang tercakup dalam Departemen Keuangan AS.

Charles Littlejohn (38) tak hanya mencuri dan membocorkan catatan pajak Trump tetapi juga ribuan orang lainnya, dikutip New York Times.

Pada bulan Oktober 2023, Littlejohn mengaku bersalah atas satu tuduhan terkait membocorkan laporan pajak penghasilan yang tidak sah.

Informasi tersebut ia bagikan ke dua outlet berita.

Setelah catatan pajak itu disebarluaskan, Littlejohn kemudian menghapus dokumen dari laptop, sebelum mengembalikannya ke kantor.

Ia menutupi sisa jejak digitalnya dengan menghapus tempat di mana dia pertama kali menyimpan informasi tersebut.

Dikutip dari CNN, Hakim Ana Reyes menyoroti beratnya kejahatan tersebut.

Dia berkali-kali mengatakan bahwa tindakan Littlejohn merupakan serangan terhadap Amerika Serikat dan landasan hukum negara.

“Apa yang Anda lakukan dengan menyerang presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat adalah serangan terhadap demokrasi konstitusional kita,” kata Reyes, dikutip dari CBS News.

“Kita berbicara tentang seseorang yang melakukan pencurian terbesar dalam sejarah IRS," ucapnya.

Baca juga: Donald Trump Bersedia Jadi Pjs Ketua DPR AS, Saya Punya Banyak Teman di Kongres

Hakim membandingkan tindakan Littlejohn dengan tindakan yang terjadi pada serangan Capitol pada 6 Januari 2021, dan menyatakan bahwa, “tindakan Anda juga merupakan ancaman bagi demokrasi kita.”

Jaksa mengatakan Littlejohn berusaha keras untuk mencuri catatan pajak tanpa terdeteksi, mengeksploitasi celah sistem, mengunduh data ke Apple iPod dan mengunggah informasi di situs web pribadi yang kemudian dihapusnya.

Reyes juga mengkritik keputusan Departemen Kehakiman yang hanya mengajukan satu tuntutan terhadap Littlejohn.

“Saya bertindak berdasarkan keyakinan yang salah,” kata Littlejohn di pengadilan pada hari Senin (29/1/2024), seraya menambahkan bahwa dia mengabdi pada negara dan bahwa masyarakat mempunyai hak atas informasi perpajakan.

“Kita sebagai sebuah negara mengambil keputusan terbaik ketika kita semua mendapat informasi yang tepat,” kata Littlejohn.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)