TRIBUNNEWS.COM - Laporan intelijen Israel menuduh bahwa 13 staf Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Gaza (UNRWA) terlibat dalam serangan Hamas, yang berlangsung pada 7 Oktober 2023 kemarin.

Dokumen yang dibagikan kepada CNN oleh seorang pejabat Israel itu mengungkapkan para staf UNRWA mengambil bagian dalam berbagai kapasitas.

Mulai dari keterlibatan dalam penculikan sandera hingga diminta untuk mendirikan ruang operasi.

Dari 13 pegawai UNRWA yang diduga terkait dengan serangan itu, dokumen Israel menyatakan 10 orang adalah anggota Hamas, dua anggota Jihad Islam Palestina, dan satu orang tidak diketahui identitasnya.

Israel yakin bahwa enam pegawai UNRWA menyusup ke Israel sebagai bagian dari serangan itu, empat orang terlibat dalam penculikan warga Israel.

Tiga pegawai UNRWA tambahan “diundang melalui SMS untuk tiba di area pertemuan pada malam sebelum serangan dan diarahkan untuk melengkapi peralatan mereka dengan senjata".

Namun kehadiran mereka pada tanggal 7 Oktober tidak dikonfirmasi.

Laporan tersebut juga menuduh bahwa setidaknya satu pegawai UNRWA memberikan dukungan logistik untuk serangan tersebut.

UNRWA mempekerjakan sekitar 13.000 orang di Gaza dan memberikan dukungan kemanusiaan termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan makanan kepada penduduk daerah kantong.

CNN belum melihat informasi intelijen yang mendasari ringkasan tuduhan tersebut dan tidak dapat menguatkan klaim Israel tentang staf individu atau tentang dinamika badan tersebut dengan Hamas dan kelompok lain yang beroperasi di Gaza.

Laporan tersebut tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya.

Baca juga: Israel Serang Sekolah UNRWA di Gaza yang Jadi Tempat Mengungsi, 10 Orang Tewas

Laporan intelijen Israel ini adalah bagian dari apa yang diberikan kepada Duta Besar AS untuk Israel, Jack Lew, dan Utusan Khusus untuk Masalah Kemanusiaan Timur Tengah, Duta Besar David Satterfield, dalam pertemuan hari Jumat ( 26/1/2024) dengan kepala intelijen militer Israel, menurut pejabat Israel.

Ketika ditanya tentang tuduhan tersebut, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa PBB belum menerima informasi intelijen yang dibagikan kepada media.

Dujarric menyatakan bahwa UNRWA beroperasi di Gaza dengan mandat Majelis Umum PBB, sebuah badan pemungutan suara yang terdiri dari negara-negara anggota.