Israel Telah Tahan Warga Palestina di Tepi Barat, Jumlahnya Telah Meningkat Menjadi 3.484 Orang

TRIBUNNEWS.COM- Jumlah tahanan administratif Palestina di penjara-penjara Israel meningkat menjadi 3.484. Israel telah menahan Warga Palestina di Tepi Barat.

Menurut Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), jumlah tahanan administratif di penjara Pendudukan Israel telah meningkat menjadi 3.484, termasuk 40 anak-anak dan 11 wanita.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari ini, PPS menekankan peningkatan signifikan jumlah tahanan administratif, melampaui jumlah tahanan yang tercatat selama Intifada Pertama pada akhir tahun 1980an-awal 1990an, ketika jumlahnya mencapai 8-10.000 orang.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa, sejak Israel melancarkan perang melawan Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, otoritas pendudukan telah mengeluarkan lebih dari 3.400 perintah penahanan administratif, yang melaluinya mereka ditahan tanpa dakwaan atau diadili selama jangka waktu tertentu, dapat diperbarui tanpa batas waktu.

Ia menambahkan bahwa bulan November mencatat penerbitan perintah penahanan administratif tertinggi, yaitu sebanyak 1.120 perintah. Selain itu, hingga akhir bulan Januari, jumlah tahanan administratif mencapai 3.484 orang, dan sebagian besar ditahan setelah tanggal 7 Oktober.

Baca juga: Anjing Buas yang Dilepaskan Militer Israel Serang Bocah Berusia 4 Tahun di Tepi Barat

Baca juga: Israel Terapkan Tembak Mati Warga di Tepi Barat yang Protes, Polisi Israel Telah Bunuh Banyak Warga

Baca juga: Rampas Tanah Warga Palestina, IDF Dirikan Menara Pengawas Militer di Lahan Pertanian Tepi Barat

Pernyataan tersebut lebih lanjut mengkritik pemerintah Israel karena menerapkan kebijakan penahanan administratif sewenang-wenang sebagai sarana penindasan dan kontrol terhadap warga Palestina, tanpa pandang bulu menargetkan berbagai kelompok, termasuk anak-anak, perempuan, aktivis dan jurnalis. Terungkap bahwa, sebelum tanggal 7 Oktober, jumlah tahanan adalah sekitar 1.320 orang.

Terlebih lagi, warga Palestina yang dibebaskan oleh Pasukan Pendudukan setelah ditahan selama berminggu-minggu telah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, dengan tangan dan kaki bengkak setelah diborgol selama jangka waktu tersebut, disetrum dan dipukuli. Mereka melaporkan bahwa mereka ditelanjangi dan dibiarkan tidur di atas kerikil tanpa penutup pada musim dingin.

Amnesty International mengkritik penggunaan penahanan administratif oleh Israel sebagai tindakan yang “melanggar hukum dan kejam”. Kelompok hak asasi manusia menggambarkan hal ini sebagai pelanggaran proses hukum yang melemahkan standar peradilan internasional yang adil.

“Meningkatnya penggunaan penahanan administratif oleh Israel menunjukkan bahwa mereka menggunakan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan sebagai upaya pertama, bukan upaya terakhir,” kata Philip Luther dari Amnesty Internasional.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB juga telah menyatakan keprihatinannya atas penahanan administratif yang digunakan sebagai praktik biasa dan meminta Israel untuk “sepenuhnya menghormati hukum hak asasi manusia internasional”.

Meskipun Israel membela praktik tersebut karena alasan keamanan, kelompok hak asasi manusia secara global berpendapat bahwa mereka tidak memberikan hak kepada tahanan untuk menjalani proses hukum, dan banyak dari mereka yang ditahan tanpa batas waktu berdasarkan bukti “rahasia” dan tanpa mengetahui dugaan kejahatan mereka.

(Sumber: Middle East Monitor)