Netanyahu Menolak Rencana Perdamaian, Tolak Hadirnya Negara Palestina, Tekanan Internasional Diabaikan

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tekanan internasional terhadap rencana perdamaian dan menggarisbawahi penolakannya terhadap negara Palestina.

Pembentukan negara Palestina merupakan bagian penting dari rencana jangka panjang yang sedang dikerjakan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya di Timur Tengah.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkritik apa yang disebutnya sebagai “pola serangan” Israel terhadap rumah sakit di Gaza setelah pasukan Israel menggerebek Rumah Sakit Nasser di kota selatan Khan Younis.

Di Rumah Sakit Nasser, empat pasien dalam perawatan intensif meninggal karena kekurangan oksigen selama pemadaman listrik total pada hari Kamis, kata Kementerian Kesehatan Gaza, sehari setelah serangan Pasukan Pertahanan Israel.

Hazem Bahlool, seorang dokter di rumah sakit tersebut, mengatakan pada pukul 7 pagi waktu setempat bahwa fasilitas tersebut telah tanpa air atau listrik selama lebih dari tiga jam.

Rekaman dan citra satelit yang diperoleh The Post menunjukkan bahwa Mesir membersihkan dan membangun tembok di sekitar sebidang tanah di sepanjang perbatasannya dengan Jalur Gaza, di tengah kekhawatiran akan serangan Israel di kota Rafah di Gaza selatan.

Baca juga: Netanyahu Ngotot Tolak Berdamai dengan Hamas, Sebut Tak Akui Negara Palestina

Rencana tersebut membebani aliansi terpenting Israel, termasuk perjanjian perdamaian selama 40 tahun dengan Mesir.

Israel menolak pengakuan internasional terhadap negara Palestina, dengan alasan, ‘akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme’

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap rencana pengakuan internasional atas negara Palestina, dan menyatakan bahwa langkah tersebut akan menjadi imbalan yang signifikan bagi terorisme.

AFP melaporkan bahwa komentar Netanyahu mengikuti penolakan serupa dari menteri sayap kanan berpengaruh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang menanggapi laporan rencana tersebut di The Washington Post.

Artikel surat kabar tersebut, yang mengutip berbagai diplomat AS dan Arab, merinci upaya yang sedang dilakukan Amerika Serikat, sekutu utama Israel, bersama dengan beberapa negara Arab, untuk merancang rencana perdamaian komprehensif bagi Israel dan Palestina.

Di antara komponen rencana tersebut adalah batas waktu yang ditentukan untuk pembentukan negara Palestina, menurut laporan surat kabar tersebut.

“Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah postingan dalam bahasa Ibrani di platform media sosial X.

“Pengakuan seperti itu, setelah pembantaian tanggal 7 Oktober, akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menghalangi perjanjian perdamaian di masa depan,” katanya.

“Israel dengan tegas menolak diktat internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa perjanjian perdamaian hanya dapat dihasilkan dari “negosiasi langsung tanpa prasyarat”, AFP melaporkan.

The Washington Post melaporkan bahwa rencana tersebut akan dimulai dengan gencatan senjata “diperkirakan akan berlangsung setidaknya enam minggu”, dan para pejabat berharap bahwa kesepakatan dapat dicapai sebelum dimulainya bulan suci Ramadhan pada 10 Maret.

Perjanjian tersebut akan mencakup jeda dalam pertempuran, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza sejak serangan 7 Oktober, dan jadwal pembentukan negara Palestina.

“Kami tidak akan pernah menyetujui rencana seperti itu, yang pada kenyataannya mengatakan bahwa orang-orang Palestina pantas mendapat imbalan atas pembantaian mengerikan yang telah mereka lakukan,” tulis Smotrich di X, menggambarkan negara Palestina sebagai “ancaman nyata terhadap Negara Israel”.

Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa melanjutkan aksi militer di Rafah tanpa rencana yang kredibel untuk melindungi warga sipil Palestina tidak disarankan, sesuai pernyataan Gedung Putih.

Ini merupakan kedua kalinya dalam seminggu Biden memperingatkan Netanyahu agar tidak memasuki bagian selatan Jalur Gaza tanpa menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang berlindung di sana.

Selain itu, mereka membahas negosiasi penyanderaan yang sedang berlangsung, dengan Biden berkomitmen untuk melanjutkan upaya untuk menjamin pembebasan sandera yang telah disandera Hamas selama 132 hari, menurut laporan Gedung Putih tentang percakapan tersebut.

(Sumber: Washington Post, AFP, Mint)