Israel Tetap Tolak Pengakuan Negara Palestina, Minta Perundingan Langsung Tanpa Prasyarat
Kabinet Israel dengan suara bulat menolak pengakuan negara Palestina meski ada desakan internasional. Israel pun meminta perundingan langsung.
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Kabinet Israel pada Minggu (18/2/2024) dengan suara bulat menolak diktat internasional yang berupaya mendorong terbentuknya negara Palestina.
Penolakan itu muncul setelah adanya laporan bahwa Amerika Serikat (AS) dan beberapa mitra Arab sedang mempersiapkan rencana rinci untuk perjanjian perdamaian komperhensif antara Israel dan Palestina.
Rencana itu mencakup "garis waktu yang pasti" untuk negara Palestina.
"Israel sama sekali menolak diktat internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina," bunyi keputusan kabinet Israel, dikutip dari The Times of Israel.
Kabinet menyatakan, bila perdamaian ingin tercapai, mereka meminta untuk melakukan perundingan langsung antara Israel dengan Palestina tanpa prasyarat.
"Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina," tulis mosi tersebut.
"Pengakuan seperti itu setelah pembantaian tanggal 7 Oktober akan menjadi ganjaran besar dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap terorisme dan akan menggagalkan penyelesaian perdamaian di masa depan," lanjut pernyataan itu.
Menanggapi mosi dari kabinet Israel, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, cara terbaik untuk mengakhiri krisis di Gaza hanyalah perdamaian dan keamanan abadi.
"Oleh karena itu, Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungannya atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama kita," ujar Matthew Miller.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Israel, Jack Lew berusaha meremehkan pembicaraan bahwa AS dapat mengakui negara Palestina secara sepihak.
"Kami tidak pernah mengatakan harus ada pengakuan sepihak terhadap negara Palestina," kata Lew.
Baca juga: Netanyahu Bak Koboi Ugal-ugalan, Kabinet Perang Israel Segera Meledak dan Bubar
Sebaliknya, Lew menyerukan proses menyeluruh yang mencakup visi negara Palestina yang demiliterisasi.
"Sekarang adalah saatnya ketika ada kemungkinan nyata bahwa dengan melakukan normalisasi dan negosiasi dengan Arab Saudi, bersamaan dengan reformasi di Otoritas Palestina, akan ada negara Palestina yang didemiliterisasi."
"Namun Israel harus mengambil pilihan itu," ucap Lew.
