“Sebuah formula telah dicapai bagi faksi-faksi untuk menghentikan serangan mereka dengan imbalan menghentikan respons Amerika,” katanya.

Baca juga: Konflik Berkecamuk di Gaza, Utusan PBB untuk Irak: Timur Tengah Berada pada Titik Kritis

Beberapa faksi perlawanan Irak bersatu setelah dimulainya perang Hamas-Israel pada bulan Oktober, membentuk koalisi Perlawanan Islam di Irak (IRI). Sebagai solidaritas dengan Gaza dan penolakan terhadap dukungan AS untuk Israel, IRI memulai operasi hampir setiap hari terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah, serta sasaran-sasaran Israel.

Serangan terhadap pangkalan AS di Irak juga mempercepat penarikan pasukan AS dari negara tersebut.

Salah satu serangan perlawanan Irak menewaskan tiga tentara AS di dekat perbatasan Suriah-Yordania bulan lalu, yang memicu respons mematikan dari Washington pada 3 Februari. AS telah berjanji akan memberikan tanggapan lebih lanjut.

Baca juga: Anggota Parlemen Irak Serukan Hentikan Penjualan Minyak ke Yordania Usai Serangan AS di Irak Suriah

Eskalasi ini terjadi ketika pemerintah Irak melanjutkan upayanya untuk secara diplomatis memfasilitasi penarikan pasukan tempur AS dari Irak dan peralihan kehadiran AS di sana ke “peran penasehat.” Bulan lalu, pembicaraan mengenai masalah ini terjadi antara Baghdad dan Washington.

Namun, AS menolaknya dan secara terbuka mengatakan bahwa perundingan tersebut tidak bertujuan untuk menarik mundur AS.

“Mengakhiri misi koalisi internasional [yang dipimpin AS] untuk melawan ISIS bertujuan untuk menghapus semua pembenaran atas serangan terhadap para penasihatnya… Setiap serangan militer di wilayah Irak harus ditolak oleh semua pihak,” kata Sudani pada hari Rabu.

Sudani telah berulang kali mengutuk kehadiran faksi bersenjata dan pasukan AS di Irak.

Koalisi AS di Irak “dimulai dengan permintaan Irak dan juga akan berakhir dengan permintaan Irak,” katanya.

Baca juga: Kewalahan Tangani Konflik, Utusan PBB di Irak Pilih Undur Diri, Sebut Negara itu di Ujung Tanduk

Perdana menteri juga mengklaim bahwa Wilayah Kurdistan Irak (IKR) terlibat dalam pembicaraan untuk menjamin penarikan AS. IKR dikenal sebagai pusat badan intelijen asing, termasuk CIA dan Mossad.

Irak mengeluarkan permintaan resmi bantuan militer AS melawan ISIS pada tahun 2014.

Pada tahun 2020, setelah pembunuhan komandan Pasukan Quds Iran Qassem Soleimani, parlemen Irak menyetujui pengusiran AS dari Irak, dengan resolusi yang secara khusus menuntut pembatalan permintaan resmi Irak atas bantuan AS.

Washington menolak resolusi tersebut dan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Baghdad.

(oln/pt/tc/al-Arbya)