“Hak dan kekhawatiran rakyat kami akan tetap menjadi prioritas utama kami,” kata pernyataan itu.

Perlawanan Palestina teguh menuntut penarikan pasukan Israel dari Gaza agar bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan secara bebas dan upaya rekonstruksi dapat dimulai.

Meskipun Hamas belum mengungkapkan secara terbuka rincian spesifik dari proposal tersebut, Reuters mengklaim telah meninjau salinan dokumen tersebut dan melaporkan pada hari Jumat bahwa mereka menyerukan pembebasan awal warga Israel yang ditawan di Gaza, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan tahanan yang sakit.

Sebagai imbalan atas pembebasan 700–1.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Semua tawanan dari kedua belah pihak akan dibebaskan pada tahap kedua berdasarkan rencana Hamas, yang dilaporkan menyatakan bahwa tanggal gencatan senjata permanen akan disepakati setelah pertukaran awal tawanan dan tahanan, serta batas waktu penarikan Israel dari Gaza.

Namun demikian, prospek terobosan masih tipis karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan bahwa persyaratan yang ditawarkan mungkin tidak dapat diterima.

“Hamas terus mempertahankan tuntutan yang tidak realistis,” kata kantor PM Benjamin Netanyahu pada Kamis malam.

Kabinet perang Israel akan bertemu pada hari Jumat untuk membahas persyaratan yang diajukan oleh Hamas.

Para pemimpin perlawanan Palestina telah berulang kali menuduh Tel Aviv sengaja menghalangi gencatan senjata abadi yang dapat menghentikan pembunuhan massal warga sipil di Gaza.

Netanyahu secara terbuka menunjukkan sedikit minat untuk mencapai kesepakatan untuk membebaskan sisa warga Israel yang ditawan oleh Hamas di Gaza, sementara mitra koalisi supremasi Yahudinya, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, melihat isu pembebasan tawanan Israel sebagai penghalang bagi upaya mereka untuk menaklukkan Gaza. Gaza, mengusir paksa 2,3 juta penduduk Palestina, dan mendirikan pemukiman Yahudi di tempat mereka.

Pada hari Rabu, faksi-faksi perlawanan Palestina di Gaza menegaskan tuntutan mereka untuk gencatan senjata komprehensif sebelum kesepakatan pertukaran tahanan, yang bertentangan dengan tuntutan Israel dan AS.

“Kami menegaskan posisi nasional kami, tidak ada kesepakatan atau pertukaran kesepakatan tanpa penghentian agresi secara menyeluruh terhadap rakyat Palestina,” bunyi pernyataan yang dirilis melalui Telegram.

Hal ini juga menyoroti bahwa "Mengelola masalah Palestina, termasuk Jalur Gaza, adalah masalah internal nasional Palestina. Kami tidak akan membiarkan pendudukan dan pendukungnya mengganggu atau memaksakan perwalian terhadap rakyat kami dengan cara apa pun."

(oln/khbrn/tc/*)