Pengacara Inggris Sir Geoffrey Nice mengatakan bahwa jika pemerintah menerima nasihat ini, setidaknya, itu berarti Inggris harus mempertimbangkan keseluruhan masalah penjualan senjata ke Israel. Ini membawa Anda ke bidang membantu dan bersekongkol. Ini membawa Anda ke area yang sangat sulit.

“Negara-negara yang memasok senjata ke Israel kini mungkin terlibat dalam perang kriminal. Masyarakat harus diberitahu apa yang tertulis dalam imbauan tersebut, ”katanya.

Ketika ditanya pada bulan Januari oleh Kearns apakah pemerintah Inggris telah menerima nasihat ini, Menteri Luar Negeri Cameron menjawab, “Saya tidak dapat mengingat setiap lembar kertas yang telah disajikan kepada saya… Saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu.”

Pada tanggal 22 Maret, anggota parlemen David Lammy, yang menjabat sebagai menteri luar negeri bayangan, meminta Cameron untuk menerbitkan nasihat hukum mengenai kepatuhan Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Namun Cameron menolak melakukan hal tersebut.

Ekspor senjata Inggris ke Israel relatif kecil, hanya berjumlah £42 juta pada tahun 2022.

Namun jika Inggris menghentikan pasokan senjata ke Israel, negara-negara lain mungkin terdorong untuk melakukan hal yang sama.

Pasukan Israel telah membunuh lebih dari 32.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, dalam perang mereka di Gaza sejak 7 Oktober.

Sejak saat itu, Israel telah mengepung Gaza, mencegah makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya masuk ke jalur tersebut. Warga Palestina di Gaza kini terancam kelaparan dan kelaparan.

Tidak Dipublikasikan

Anggota parlemen senior Partai Tory mengatakan pengacara pemerintah percaya 'Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional' - namun saran tersebut tidak dipublikasikan.

Alicia Kearns mengatakan dia tetap "yakin" pemerintah telah menyimpulkan Israel tidak mematuhi komitmennya berdasarkan hukum internasional - dan menambahkan bahwa "transparansi pada saat ini adalah yang terpenting".

Pemerintah Inggris telah diberi nasihat hukum bahwa Israel "telah melanggar hukum kemanusiaan" namun belum mengumumkannya, menurut anggota parlemen senior Partai Tory.

Berdasarkan hukum internasional, negara harus menolak ekspor senjata jika terdapat risiko besar bahwa senjata dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, atau kejahatan berat lainnya.

Alicia Kearns, ketua Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri, mengklaim bahwa pengacara pemerintah telah mengatakan kepada Inggris bahwa Israel tidak mematuhi komitmen internasionalnya, namun belum mengungkapkan hal ini dan terus mengekspor senjata.