TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan baru Palestina yang terdiri dari warga Gaza dan empat wanita resmi dilantik pada Minggu (31/3/2024).

Perdana Menteri Palestina yang baru diangkat, Mohammad Mustafa mengatakan setelah dirinya dari pemerintahan baru resmi dilantik, mereka berjanji mengakhiri perang di Gaza menjadi prioritas utamanya.

“Prioritas nasional utama pemerintahan kami adalah mengakhiri perang di Gaza," katanya sambil merujuk tim barunya, dikutip dari Al Arabiya.

Ia juga mengatakan pemerintahan baru ini akan memikul tanggung jawab terhadap Gaza.

"Kami akan berupaya merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga tersebut, termasuk memikul tanggung jawab atas Gaza," jelasnya.

Kabinet baru Mohammad Mustafa terdiri dari 23 menteri.

Dari 23 menteri tersebut, mencakup empat perempuan dan enam menteri dari Gaza yaitu mantan Wali Kota Gaza City Maged Abu Ramadan yang telah diberi portofolio kesehatan.

Di antara wajah-wajah perempuan baru tersebut adalah Varsen Aghabekian.

Varsen Aghabekian adalah seorang akademisi Palestina-Armenia yang akan bekerja bersama Mustafa di Kementerian Luar Negeri, yang juga dia kendalikan.

Sebagai informasi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh pada akhir Februari.

Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas berada di bawah tekanan dari Washington.

Saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Abbas didesak untuk melakukan reformasi pemerintahan Palestina.

Baca juga: Gantikan Mohammad Shtayyeh, Presiden Palestina Tunjuk Mohammad Mustafa Jadi PM Baru

Alasan di Balik Pengunduran Diri Shtayyeh 

Sebuah sumber informasi mengatakan kepada Al Mayadeen pada akhir Februari bahwa pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh adalah langkah pencegahan yang diambil Abbas dalam menghadapi tekanan yang dihadapi Otoritas Palestina (PA) dari negara-negara kawasan, komunitas internasional, dan Amerika Serikat.

Sumber tersebut mengatakan keputusan itu memiliki tujuan untuk memberikan solusi bagi dua pihak untuk menghentikan perang di Gaza.

Tidak hanya itu, keputusan ini juga menjadi jaminan internasional bagi penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, menghentikan serangan Israel ke Tepi Barat yang diduduki, dan mencabut pengepungan keuangan yang dikenakan pada Otoritas Palestina.

Sementara sumber lainnya mengatakan alasan Shtayyeh mengundurkan diri adalah sebagai langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan baru.

Selain itu, ini juga menjadi langkah untuk menghentikan perang di Jalur Gaza dan mencapai konsensus nasional untuk semua faksi Palestina, termasuk Hamas.

Konflik Palestina vs Israel

Israel melancarkan serangan mematika di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Hampir 32.800 warga Palestina telah terbunuh dan 75.300 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga telah memblokir Jalur Gaza dan menyebabkan penduduknya di ambang kelaparan.

Perang Israel ini juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi.

Sementara 60 persen infrastruktur di Gaza telah rusak dan hancur.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel