Pemerintahan Baru Palestina Dilantik, Begini Pidato Presiden PA Mahmoud Abbas

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintahan Palestina yang baru dilantik pada tanggal 31 Maret di hadapan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA).

Rencana Washington pasca perang di Gaza semakin maju seiring dengan pujian dari PA terhadap pemerintah baru.

Pembentukan pemerintah terjadi sehari setelah dugaan serangan gabungan Israel-PA ke Gaza, yang menurut kelompok perlawanan berhasil digagalkan.

Pemerintahan Palestina yang baru dilantik pada tanggal 31 Maret di hadapan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA).

Pemimpinnya adalah Perdana Menteri yang baru diangkat, Mohammad Mustafa.

Dalam pidatonya setelah upacara pelantikan, Abbas mengatakan tugas pemerintah baru mencakup tanggung jawab atas

“Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza,” dan menambahkan bahwa mereka memiliki “wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian hukum,” menurut kantor berita WAFA.

“Tugas pemerintah mencakup pelaksanaan reformasi kelembagaan yang luas untuk meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat Palestina di mana pun, penyatuan lembaga-lembaga pemerintah, maksimalisasi upaya bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, rekonstruksi Gaza dan Tepi Barat serta revitalisasi. perekonomian Palestina,” tambahnya.

“Tujuan politik kami adalah untuk mencapai kebebasan, kemerdekaan dan pembebasan dari pendudukan, dan kami bekerja sama dengan pihak-pihak Arab dan internasional yang peduli untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB,” kata Abbas, menegaskan bahwa upaya tersebut akan fokus pada “menyatukan tanah kami dan rakyat dan mencapai rekonsiliasi nasional” sejalan dengan program Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Baca juga: Netanyahu Desak Knesset Sahkan Undang-undang Al-Jazeera, Larang Berita Asing Beroperasi di Israel

Pembentukan pemerintahan baru terjadi lebih dari satu bulan setelah pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh dan setelah Mustafa pertama kali ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada awal Maret.

Pada saat itu, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penunjukan Mustafa dan rencana pembentukan pemerintahan baru adalah langkah-langkah “tanpa substansi” yang dilakukan berdasarkan “konsensus nasional.”

Perombakan ini sejalan dengan upaya yang disponsori AS untuk mereformasi PA, agar PA mengambil alih pemerintahan di Gaza pascaperang – di mana Israel telah berjanji untuk membongkar kepemimpinan politik gerakan perlawanan Hamas.

Rencana tersebut mencakup demiliterisasi Gaza, membentuk otoritas pemerintahan lokal, dan mewujudkan pakta normalisasi yang lebih luas dengan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi.