"Saya berharap presiden Amerika Serikat tidak akan mengambil keputusan mereka, tapi akan mengambil keputusan kita."

Menteri sayap kanan tersebut mengkritik pendekatan Biden terhadap Israel, dengan mengatakan bahwa presiden AS tersebut sangat keliru dalam upayanya untuk menekan Tel Aviv.

"Biden terus-menerus berusaha menerapkan pembatasan terhadap Israel dan membicarakan hak-hak pihak lain, yang mencakup, saya ingatkan Anda, banyak teroris yang ingin menghancurkan kita," kata Ben-Gvir.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di wilayah Palestina sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang.

Hampir 32.500 warga Palestina telah terbunuh dan 74.900 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Pada hari Senin, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama bulan suci Ramadan.

Meskipun Hamas menyambut baik resolusi tersebut, Israel menolak seruan gencatan senjata dan bersumpah untuk melanjutkan perangnya terhadap wilayah kantong Palestina.
Washington bersikap abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi PBB.

Perang Israel, yang kini memasuki hari ke-173, telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di ICJ, yang pada bulan Januari mengeluarkan keputusan sementara yang memerintahkan Tel Aviv menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Pejabat Israel Kecam Resolusi PBB

Pejabat Israel Kecam Resolusi Gencatan Senjata DK PBB, saat Amerika Serikat bersikap Abstain.

“Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB saat ini,” tuduh Netanyahu sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintahan Biden dalam menggunakan hak vetonya.

Para pejabat pemerintah Israel hampir sepakat pada hari Senin, 25 Maret dalam mengecam resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian perang melawan Hamas selama dua minggu, dan Perdana Menteri Netanyahu mengecam keputusan AS yang tidak menggunakan hak vetonya.

“Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB saat ini,” kata Netanyahu, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Dia mencatat bahwa beberapa hari yang lalu, Washington telah mendukung rancangan resolusi yang secara langsung menghubungkan seruan gencatan senjata dengan pembebasan sandera.

Meskipun resolusi yang diadopsi pada hari Senin menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, namun resolusi tersebut masih terbuka untuk ditafsirkan apakah hal ini benar-benar terkait dengan tuntutan gencatan senjata.

Sentimen perdana menteri juga diamini oleh anggota parlemen Partai Likud Danny Danon, anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan yang menjabat sebagai duta besar untuk PBB antara tahun 2015 dan 2020.

“Sayangnya, hal ini mengingatkan saya pada pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016 di mana Pemerintahan Obama memutuskan untuk abstain daripada menggunakan hak vetonya,” kata Danon, mengacu pada resolusi DK PBB 2334, yang mengutuk pembangunan Israel di luar garis tahun 1967.

Isreal Merasa Tidak Diprioritaskan oleh Joe Biden

Ben-Gvir mengatakan Biden tidak memprioritaskan Israel dan membebaskan kemenangan dunia atas ‘terorisme’

Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan mengkritik AS karena tidak menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

“Presiden Biden tidak memprioritaskan kemenangan Israel dan dunia bebas atas terorisme, melainkan pertimbangan politiknya sendiri,” kata Itamar Ben-Gvir di X. "Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah gurun.”

Perlawanan terhadap pendudukan militer sepenuhnya sah dalam hukum internasional.

Arogansi khas Ben-Gvir mengemuka ketika dia menambahkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Israel, bahkan Amerika Serikat sekalipun.

Bisa ditebak dia menyebut PBB “anti-Semit”.

“Negara kami sedang menuju ke arah negara paria,” kata menteri yang ekstrimis tersebut, “dan setelah Dewan Keamanan PBB mengambil posisi menentang kami, kami harus segera meninggalkan PBB.”

Keanggotaan Israel di PBB memiliki syarat yang memungkinkan pengungsi Palestina yang dibersihkan secara etnis pada tahun 1948 memenuhi hak sah mereka untuk kembali ke tanah air mereka, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh negara apartheid.

Oleh karena itu, secara teori, Israel seharusnya tidak menjadi anggota PBB.

Pada Senin malam, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya untuk gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

AS tidak menggunakan hak vetonya terhadap resolusi tersebut dan abstain dalam pemungutan suara setelah menghalangi upaya sebelumnya untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata.

Ini adalah resolusi gencatan senjata pertama yang diadopsi oleh Dewan setelah empat kegagalan sebelumnya.

Resolusi tersebut, yang didukung oleh 14 anggota, dengan satu abstain (AS) menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan yang langgeng, dan juga menuntut pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.

Resolusi tersebut juga menyerukan penghapusan semua hambatan terhadap bantuan kemanusiaan, yang tanpanya 2,4 juta penduduk Jalur Gaza akan menghadapi risiko kelaparan.

(oln/memo/tc/*)