Media Israel Klaim Indonesia Setuju Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Tel Aviv demi OECD
Media Isral mengklaim Jakarta sepakat akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat bisa bergabung dengan OECD.
Editor: Malvyandie Haryadi
Sebagai informasi, OECD memulai proses memasukkan Jakarta ke forum 38 negara tersebut pada bulan Februari, namun Israel dilaporkan keberatan karena tak adanya hubungan diplomatik.
Cormann pada awalnya mendapatkan janji dari Indonesia untuk mengubah sikap kritisnya terhadap Israel, namun Menteri Luar Negeri Israel Katz menolak keras untuk menarik oposisi dari Yerusalem, dengan mengatakan bahwa normalisasi akan diperlukan, tulis Yedioth ketika itu,
Kantor OECD tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media-media Israel itu.
Di sisi lain, Belum ada komentar atas laporan tersebut dari pihak berwenang di Indonesia.
OECD, mempunyai 38 anggota termasuk negara-negara di Amerika Utara dan Eropa serta Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Chili.
Sejak didirikan pada tahun 1961, jumlah negara anggotanya secara bertahap bertambah.
Pemerintah Indonesia sendiri dikabarkan serius untuk bergabung dengan OECD.
Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke kantor pusat organisasi itu di Paris pada Oktober 2023 lalu, merupakan salah satu indikasinya.
Ketika itu, Sri Mulyani menghadap dewan negara-negara anggota OECD dan Sekretaris Jenderal OECD yang merangkap sebagai Ketua OECD Council Mathias Cormann untuk melaksanakan tahapan masuknya Indonesia sebagai negara anggota.
Namun, Israel menentang keras bergabungnya Indonesia di OECD.
Salah satu alasannya adalah sikap Indonesia atas serangan militernya di wilayah otonomi Palestina di Gaza. Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pihak Istana Kepresidenan sendiri berulang kali membantah kabar normalisasi hubungan Israel dengan Indonesia.
Sebelumnya, Jewish Insider menuliskan bahwa Israel dan Indonesia berencana mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik pada Oktober 2023 lalu.
Kabar itu langsung dibantah Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Jumat (1/3/2024).