Sebelumnya, Arab Saudi menekankan kalau jalan menuju normalisasi dengan Israel, membutuhkan berdirinya negara Palestina.

Menurut laporan, Israel sebelumnya telah menolak tawaran normalisasi oleh AS dan Arab Saudi mengenai pembentukan Negara Palestina.

Dalam wawancara dengan NBC di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 19 Januari, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud memaparkan syarat yang diperlukan untuk melanjutkan rencana Saudi untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Menlu Saudi mengatakan bahwa “satu-satunya cara kita dapat mengatasi dampak yang terjadi di Gaza secara kredibel adalah jika kita mengatasinya dalam konteks situasi Palestina secara keseluruhan, dan di sini yang kita perlukan adalah membicarakan tentang negara Palestina.”

“Apa yang kami rasakan sebagai kunci saat ini adalah menemukan jalan yang kredibel dan tidak dapat diubah menuju negara Palestina, dan menurut saya ‘tidak dapat diubah’ adalah hal yang perlu kami garis bawahi karena hal tersebut sudah kurang di masa lalu,” lanjutnya.

Baca juga: Pangeran Faisal: Negara Palestina Merdeka, Arab Saudi akan Akui Israel

“Saya pikir kami telah mengatakan sebelumnya bahwa kami siap untuk bergerak menuju hubungan diplomatik dengan Israel asalkan kami telah mengatasi masalah Palestina dan negara Palestina, dan hal tersebut akan tetap terjadi [...] sebuah jalur yang kredibel untuk mencapai hal tersebut sebelum kami dapat memastikannya atau melanjutkan semua masalah ini.”

Menlu Saudi mengatakan bahwa rencana pembentukan negara Palestina lebih penting saat ini, dan menambahkan bahwa hal ini tidak hanya untuk kepentingan kawasan tetapi juga untuk kepentingan komunitas global.

Ketika ditanya oleh reporter NBC Keir Simmons tentang apa yang perlu dilakukan Arab Saudi untuk melanjutkan normalisasi di masa depan setelah krisis di Gaza selesai, Al-Saud menekankan bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah bencana kemanusiaan dalam segala hal; 30.000 warga sipil telah tewas, dan kami terus melihat kematian, kehancuran dan penderitaan [pada] penduduk sipil di Gaza akibat mesin perang Israel [dan] juga karena kurangnya akses terhadap bantuan kemanusiaan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak permintaan AS untuk mendirikan negara Palestina, dengan mengatakan bahwa serangan di Gaza akan terus berlanjut sampai kemenangan penuh diraih, yang berarti penarikan Hamas dan pembebasan semua tawanan Israel. Netanyahu mengatakan bahwa tujuan ini mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan lagi.

Netanyahu juga dilaporkan menolak tawaran Mohammed bin Salman (MbS) dari Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan.

MbS sempat menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel dengan syarat Israel menyetujui pembentukan negara Palestina.

“Putra mahkota Saudi menawarkan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian rekonstruksi Gaza – sebuah perkembangan diplomatik yang telah lama diupayakan Netanyahu – tetapi hanya jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina untuk menjadi negara,” kata seorang pejabat AS kepada NBC.

“Netanyahu menolak tawaran itu… mengatakan kepada Blinken bahwa dia tidak siap membuat kesepakatan yang memungkinkan terbentuknya negara Palestina.”

Namun, laporan muncul pada awal bulan Januari bahwa Israel mengadakan pembicaraan rahasia dengan Gedung Putih untuk mempercepat normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

Laporan tersebut menyatakan bahwa jalur menuju normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sangat menarik bagi AS karena dapat mencegah perang Gaza menyebar lebih jauh di wilayah tersebut, serta memberikan pandangan positif kepada Presiden AS Joe Biden sebelum pemilu diadakan.

(oln/Memo/TC/*)