Israel Meriang, Cemas AS dan Inggris Ikuti Jerman Sumbang Duit Rp 19 T Kebutuhan UNRWA Buat Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Para pejabat senior Israel mengakui kegagalan Israel dalam upaya membendung pendanaan internasional untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Menurut apa yang dilansir surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Haaretz, pada Rabu (24/4/2024), para pejabat Israel mengakui kalau upaya medelegitimasi keberadaan UNWRA di Gaza, tidak berhasil. 

Baca juga: Iran Bukan Topik Utama, Warga Israel Dongkol Setengah Mati Lihat Warga Gaza Main-Berenang di Pantai

Pengakuan kegagalan itu muncul seiring munculnya seruan dari UNWRA kepada negara-negara anggota PBB untuk mengumpulkan dana 1,21 miliar dolar atau setara Rp 19 triliun untuk memenuhi kebutuhan dasar dan medis warga sipil Gaza dan Tepi Barat.

Surat kabar tersebut mengutip sumber-sumber politik di Israel yang mengakui bahwa Tel Aviv tidak berhasil mempengaruhi negara-negara di dunia untuk mengeyahkan UNWRA dari Gaza seperti yang diharapkan.

Israel menghendaki dibubarkan karena menuding organisasi tersebut terlibat dan disusupi oleh kelompok milisi pembebasan Palestina dan membantu Hamas dalam perang Gaza.

Hanya, sejauh ini Israel tidak berhasil membuktikan tudingannya.

Takut AS-Inggris Juga Cairkan Kembali Dana ke UNRWA

Laporan tersebut mengindikasikan, kegagalan upaya Israel melawan UNWRA ini dbarengi kecemasan kalau negara-negara lain akan bergabung dengan Jerman yang bersedia memperbarui pendanaan untuk badan PBB tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan pada akhir pekan, Inggris kini juga mempertimbangkan untuk memperbarui pendanaan untuk UNRWA.

Sejauh ini, negara-negara terpenting yang telah memutuskan untuk memperbarui pendanaan untuk UNRWA adalah Prancis, Kanada, Australia, Swedia, Norwegia, Spanyol, dan Jepang. 

Surat kabar tersebut juga mengatakan bahwa Israel sangat khawatir kalau Amerika Serikat dan Inggris, dua pendukung terkuatnya di kancah internasional saat ini, akan mundur dari keputusan mereka untuk menghentikan pendanaan badan PBB tersebut.

Banyak Negara Mau Cairkan Kembali Pendanaan ke UNRWA

Selama beberapa minggu terakhir, beberapa negara Barat telah mengumumkan, mereka akan memperbarui pendanaan mereka untuk UNRWA, yang mereka bekukan pada awal perang Gaza, menyusul tuduhan Israel bahwa organisasi tersebut bekerja sama dengan Hamas dan bahwa beberapa relawannya berpartisipasi dalam operasi serangan “Banjir Al-Aqsa”.

Sebelumnya pada Rabu kemarin, Jerman, salah satu pendukung internasional terbesar Israel, mengatakan akan mengembalikan dana ke UNRWA, yang dibekukan pada Januari 2024.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa setelah mempelajari tuduhan Israel, Jerman yakin akan perlunya meningkatkan pengawasan terhadap UNRWA dan program-program badan PBB tersebut di Gaza.

Namun Jerman akan melanjutkan kerja sama dengan badan tersebut, seperti yang telah dilakukan beberapa negara lain.

Pernyataan Jerman juga menyatakan kalau badan PBB tersebut terus memainkan “peran penting dan saat ini sangat diperlukan” dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

"Dan bahwa organisasi internasional lainnya yang bekerja di Gaza juga bergantung pada infrastruktur UNRWA yang ada," kata pernyataan pihak Jerman. 

Jerman juga percaya bahwa “mengingat bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza, maka sangatlah penting untuk memberikan dukungan kepada berbagai badan PBB yang bekerja di Gaza."

Oleh karena itu, Jerman yakin, pencairan dana kembali UNRWA harus segera dilaksanakan sebelum lembaga itu benar-benar tidak memiliki dana apapun sehingga semua program amal dan pendidikan di Gaza terhenti.

Pengumuman Jerman ini muncul di tengah laporan yang diterbitkan beberapa hari lalu oleh Catherine Colonna, mantan Menteri Luar Negeri Prancis, yang ditunjuk oleh PBB untuk menyelidiki operasi UNRWA.

Colonna mengunjungi negara pendudukan sekitar sebulan yang lalu, dan bertemu dengan pejabat senior pemerintah dan militer untuk mendapatkan gambaran umum tentang tuduhan terhadap organisasi tersebut.

Namun, laporan Colonna menyatakan bahwa Israel tidak memberikan bukti yang kredibel bahwa banyak relawan UNRWA adalah anggota Hamas.

Pengakuan Kegagalan

Dalam konteks ini, sumber Israel yang terlibat dalam upaya diplomatik pendudukan untuk menghentikan pendanaan UNRWA mengatakan kepada Haaretz kalau kegagalan Israel tersebut bukan di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi, melainkan berasal dari kurangnya alternatif yang meyakinkan selain UNRWA.

Sumber tersebut mengklaim, Israel mampu menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas UNRWA di antara negara sekutu mereka di seluruh dunia, namun tidak memberikan alternatif yang sesuai sebagai pengganti perang dan fungsi badan tersebut. 

Sementara itu, seorang diplomat dari salah satu negara Eropa yang memperbarui pendanaannya untuk UNRWA mengatakan kepada Haaretz bahwa keputusan pemerintahnya untuk melakukan hal tersebut disebabkan oleh dua alasan.

Diplomat tersebut menjelaskan bahwa “bukti yang diberikan oleh Israel tidak meyakinkan,” dan bahwa “tidak cukup terbukti bahwa ini adalah fenomena yang tersebar luas.”

Diplomat yang sama menambahkan bahwa ketika situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dalam beberapa bulan terakhir, menjadi jelas bahwa tidak ada alternatif lain selain UNRWA. 

Ia kemudian menambahkan, "Jika ada satu alternatif, kami bersedia mempertimbangkannya."

Menurut diplomat ini, terdapat konsensus di antara negara-negara Uni Eropa mengenai perlunya terus mendukung UNRWA dalam situasi saat ini, meskipun ada klaim dari Israel.

Seruan Darurat dari UNRWA

Dalam konteks terkait, UNRWA pada Rabu menyerukan permohonan “darurat” bagai negara-negara di dunia untuk mengumpulkan dana sebesar $1,21 miliar guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau mereka “mencari $1,21 miliar untuk menangani krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan untuk menanggapi kebutuhan di Tepi Barat ketika kekerasan meningkat.”

UNRWA menjelaskan, seruan “darurat” pengumpulan dana buat Gaza ini mencakup kebutuhan kemanusiaan hingga akhir tahun 2024 ini.

UNRWA juga menambahkan bahwa seruan tersebut “bertujuan untuk menanggapi kebutuhan paling mendesak dari total 1,7 juta warga Palestina di Jalur Gaza, mengingat perang yang sedang berlangsung, dan lebih dari 200,000 pengungsi Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.”

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan: “Kehancuran karena perang terlihat jelas di Gaza. Pada saat yang sama, kekerasan meningkat di Tepi Barat.”

Dia menekankan, “sangat penting untuk mendukung UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan pembangunan yang menyelamatkan jiwa di bidang kesehatan dan pendidikan,” menurut pernyataan itu.

Lazzarini kemudian menambahkan: "Beberapa bulan terakhir telah membuktikan bahwa UNRWA tidak dapat digantikan, dan tidak ada penggantinya."

Ia juga menekankan, “perang tidak boleh menjadi norma baru saat kita memasuki titik balik yang menyedihkan: 200 hari yang panjang penuh dengan kebrutalan, kehilangan, keputusasaan dan kecemasan.”

Komisaris UNRWA juga mengatakan bahwa “setiap upaya harus dilakukan untuk mencapai gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu. Sampai saat itu tiba, lebih banyak dukungan harus diberikan kepada UNRWA agar kami dapat menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar dan terus meningkat.”

Pernyataan tersebut menyatakan: “Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Jalur Gaza, UNRWA adalah tulang punggung operasi bantuan di sana, karena mereka mengelola tempat penampungan yang menampung lebih dari satu juta orang, mendistribusikan makanan, menyediakan layanan kesehatan dasar, dan mengoordinasikan pengiriman logistik untuk bantuan kemanusiaan”.

Dia menekankan bahwa “prioritas UNRWA adalah membawa pasokan yang sangat dibutuhkan, termasuk makanan, ke Gaza, karena penduduknya hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan dan bantuan.”

UNRWA didirikan berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB pada tahun 1949, dan diberi mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi di lima wilayah operasinya di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan perang dahsyat di Gaza dengan dukungan Amerika, menyebabkan sekitar 112.000 orang tewas dan terluka, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita, serta kelaparan dan kehancuran besar-besaran, menurut data Palestina dan PBB.

Israel terus melanjutkan perangnya meskipun Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusi gencatan senjata segera, dan meskipun Israel telah diseret ke hadapan Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan "genosida