Israel Segera Serbu Rafah, China Tampung Hamas-Fatah Bicara Rujuk: Milisi-Milisi Pelestina Bersatu
sikap Hamas melunak dan mau bersatu dengan Fatah demi terciptanya persatuan nasional demi terujudnya Negara Palestina. China membantu mereka.
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Israel Segera Masuk Rafah, China Tampung Pembicaraan Persatuan Hamas-Fatah, Milisi Pembebasan Melunak
TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Hamas dan gerakan Fatah, dua kelompok politik dan militer yang dominan di Palestina, mengabarkan kalau China akan menjadi tuan rumah pembicaraan mereka untuk membahas upaya rekonsiliasi internal.
Delegasi Hamas akan dipimpin oleh anggota biro politik gerakan tersebut, Dr. Musa Abu Marzouf, sedangkan delegasi Fatah akan dipimpin oleh Azzam Al-Ahmad.
Baca juga: Soal Rafah, Faksi-Faksi Milisi Palestina Satukan Kekuatan, Haniyeh: Drama Bad Cop-Good Cop AS-Israel
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, negaranya mendukung “semua faksi Palestina dalam mencapai rekonsiliasi dan meningkatkan solidaritas melalui dialog dan konsultasi.”
Pembicaraan rujuk antara Hamas dan Fatah ini seiring tekad Israel yang bersikeras melakukan operasi militer darat ke Kota Rafah, Gaza Selatan.
Rafah disebut-sebut Israel sebagai benteng terakhir perlawanan milisi Hamas.
Hamas Melunak
Fakta kalau Hamas bersedia berunding dengan Fatah untuk rekonsiliasi disebut-sebut menjadi indikasi kalau sikap Hamas melunak demi terciptanya persatuan nasional demi terujudnya Negara Palestina.
Hamas dan Fatah adalah dua partai paling dominan di kancah politik Palestina.
Kedua gerakan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri keretakan selama satu dekade yang membawa mereka ke konflik bersenjata pada tahun 2007.
Perbedaan terbesar antara kedua gerakan tersebut adalah sikap mereka terhadap Israel.
Meski Hamas tetap menggunakan perlawanan bersenjata, Fatah meyakini perlunya negosiasi dengan Israel dan sepenuhnya mengesampingkan penggunaan serangan.
Perjanjian Oslo memberi Israel kendali penuh atas perekonomian Palestina serta masalah sipil dan keamanan di lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Otoritas Palestina harus berkoordinasi dengan pendudukan Israel mengenai keamanan dan setiap serangan perlawanan bersenjata yang direncanakan terhadap Israel.
Hal ini dipandang sangat kontroversial dan dianggap oleh sebagian orang sebagai tindakan PA berkolaborasi dengan pendudukan Israel.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.