Israel saat ini menderita kerugian besar akibat perlawanan di wilayah yang sebelumnya mereka operasikan.

Inisiatif Gallant ini sejalan dengan seruan Washington mengenai rencana pembentukan badan pemerintahan alternatif selain Hamas dalam administrasi Gaza pascaperang.

Gallant juga mengatakan dia tidak akan membiarkan militer Israel atau pemerintahan sipil Israel menguasai Gaza dan mendesak perdana menteri untuk secara terbuka mengesampingkan gagasan tersebut.

Pidato Gallant dipandang sebagai tantangan langsung terhadap Netanyahu, dan beberapa anggota koalisinya mendesaknya untuk memecat menteri pertahanan.

Netanyahu telah mengatakan sebelumnya pada hari itu, 15 Mei, bahwa dia “tidak siap untuk berpindah dari Hamastan ke Fatahstan,” merujuk pada Gaza yang dikuasai oleh partai Fatah dari PA. Perdana menteri telah berulang kali membuat pernyataan publik yang menolak kendali PA atau Fatah atas Gaza pascaperang.

Pada tanggal 14 Mei, satu hari sebelum pidato Gallant, kantor Netanyahu menerbitkan dokumen yang menguraikan visi perdana menteri pascaperang untuk Jalur Gaza, yang dikenal sebagai “Gaza 2035,” menurut laporan Jerusalem Post.

Rencana tersebut mencakup menjaga Gaza di bawah kendali keamanan Israel dalam jangka panjang, melakukan investasi besar untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut “dari ketiadaan” dengan bantuan negara-negara Teluk, mengubah Gaza menjadi pusat perdagangan dan energi regional, dan mengeksploitasi tenaga kerja murah Palestina dan gas alam untuk kepentingan tersebut. kepentingan bisnis Israel.

Rencana tersebut mencakup beberapa tahap. Meskipun Palestina pada akhirnya akan melihat “pemerintahan sendiri”, Israel akan tetap memiliki hak untuk bertindak melawan “ancaman keamanan.”

(Sumber: The Cradle)