TRIBUNNEWS.COM -- Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menegaskan tidak akan memasang sistem pertahanan udaranya di perbatasan Ukraina dengan Rusia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjawab permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menginginkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melindungi Ukraina dengan system pertahanan mereka.

Zelensky menginginkan agar NATO menembak rudal dan drone yang diluncurkan dari Rusia untuk menghancurkan infratsruktur di Ukraina.

Baca juga: Senjata Buatan AS Tak Mampu Tahan Rudal Rusia, Bom Luncur Saja Meleset Hingga 1,2 KM, Ini Sebabnya

Berbicara kepada New York Times pekan lalu, Zelensky menyatakan bahwa dia melihat tidak ada masalah dengan keterlibatan NATO, dengan alasan bahwa hal itu tidak sama dengan “serangan terhadap Rusia.”

“Apakah Anda menembak jatuh pesawat Rusia dan membunuh pilot Rusia? Tidak,” bantahnya.

Zelensky juga menunjukkan bahwa AS dan Inggris telah menembak jatuh rudal dan drone Iran yang masuk ke wilayah Israel bulan lalu.

Namun, baik Washington maupun London berpendapat bahwa kedua skenario tersebut tidak dapat dibandingkan.

Stoltenberg mengatakan, walau mendukung Ukraina, anggota NATO tidak akan turut campur dalam peperangan tersebut.

“Meskipun kami meningkatkan dukungan kami untuk pertahanan diri Ukraina, tidak ada rencana untuk mengirim pasukan NATO ke Ukraina atau memperluas perisai pertahanan udara NATO ke Ukraina,” kata Jens Stoltenberg dikutip dari Russia Today, Senin (27/4/2024).

“NATO tidak akan menjadi bagian dari konflik,” tegas pemimpin blok militer tersebut.

Baca juga: Rusia: Perang Nuklir Bisa Terjadi Jika AS Lakukan Ini di Ukraina

Dia juga menyatakan bahwa Kiev masih bisa mendapatkan kembali keunggulannya, meskipun Rusia saat ini tampaknya memiliki keunggulan.

Untuk memastikan hal ini, menurutnya, negara-negara anggota NATO harus “mengirim lebih banyak senjata dan amunisi ke Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara dan senjata jarak jauh.”

Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia Pawel Wronski mengatakan kepada media Ukraina bahwa negaranya sedang mempertimbangkan “dari sudut pandang hukum dan teknis” kemungkinan menggunakan sistem pertahanan udaranya untuk menembak jatuh rudal Rusia di wilayah Ukraina.

Namun diplomat senior itu segera menambahkan bahwa belum ada keputusan yang diambil.

Beberapa partai oposisi Jerman juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut.

Namun Kanselir Olaf Scholz menolak usulan pembentukan “zona larangan terbang” yang diberlakukan NATO di Ukraina dan menyebutnya sebagai tindakan sembrono dan berbahaya.

“Berkali-kali ada yang mengatakan sebaiknya melakukan ini atau melakukan itu. Saya merasa seseorang tidak akan berbicara lebih baik ketika mulutnya berbusa. Bagaimanapun, saya kemudian mendengar hal-hal yang tidak baik,” kata Scholz.

Kanselir bersikeras bahwa meskipun penting untuk terus mendukung Kiev, baik Jerman, UE, atau NATO tidak boleh menjadi pihak dalam konflik tersebut dan tidak boleh diminta, karena perkembangan seperti itu dapat memicu “reaksi yang tidak dapat diprediksi” dari Moskow.

Para pejabat Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan pasukan Ukraina berarti bahwa negara-negara Barat secara de facto telah menjadi pihak dalam konflik tersebut.