TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Mesir dilaporkan sepakat untuk membuka kembali perlintasan Rafah di Jalur Gaza demi penyaluran bantuan kemanusiaan.

Rencana pembukaan kembali perlintasan Rafah itu muncul setelah ada tekanan dari Amerika Serikat (AS).

Perlintasan Rafah telah ditutup sejak tanggal 7 Mei tatkala Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengambil alih perlintasan itu di sisi Gaza.

Dilansir I24 News, Mesir sebelumnya juga menolak membuka kembali sebelum perlintasan itu dikembalikan kepada pihak Palestina.

Hal itu dilakukan karena Mesir enggan dipandang terlibat dalam operasi militer Israel di Rafah.

Menurut laporan media penyiaran Israel bernama Kan, Israel sudah setuju untuk menarik pasukannya dari perlintasan itu guna memfasilitasi pembukaan perlintasan.

Sebenarnya sudah ada upaya mencari badan atau lembaga internasional untuk mengurus perlintasan itu. Namun, hingga kini belum ditemukan.

Israel didesak izinkan lebih banyak akses bantuan

Kementerian Pertahanan AS mengatakan, operasi militer Israel di Rafah menghalangi upaya AS untuk menyalurkan bantuan dengan cara dijatuhkan dari langit.

Adapun akses darat di perlintasan Rafah masih terbatas, sedangkan dermaga darurat tak bisa digunakan setidaknya selama seminggu.

Pekan ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut, jumlah bantuan yang mengalir ke Gaza anjlok hingga 2/3-nya sejak Israel memulai invasi darat ke Rafah.

Baca juga: Pasukan Israel Mundur dari Jabalia: Rafah Kartu Terakhir, IDF Kerahkan Para Jenderal Pembantai

Hanya ada sedikit truk yang membawa bantuan karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Israel, serangan udara, dan perluasan operasi baru-baru ini.

AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden sudah lama menegaskan, bahwa jalur darat adalah sarana paling efektif untuk menyalurkan bantuan.

Sementara itu, bantuan lewat jalur laut dan udara hanya dimaksudkan sebagai tambahan bantuan dari jalur darat.

Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS, ada 325 truk bantuan yang masuk ke Gaza pada hari Rabu pekan ini.

Kementerian itu mengaku tengah melakukan apa pun guna mendesak Israel agar meningkatkan jumlah aliran bantuan ke Gaza melawati berbagai pintu masuk yang memungkinkan.

Salah satunya ialah meminta ada akses terus-menerus ke perlintasan Rafah dan Kerem Shalom.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Lloyd Austin telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel Yoav Gallant mengenai perlunya mempertahankan peningkatan aliran bantuan.

Austin juga menyinggung pentingnya membuka perlintasan Rafah di perbatasan Mesir-Gaza.

Sementara itu, juru bicara Kemenlu AS Vedant Patel berujar, pemerintah AS kini terlibat dalam diplomasi untuk membuka sebanyak mungkin perlintasan.

Patel mengatakan, sudah ada kenaikan dalam hal operasi militer di sepanjang Koridor Philadelphia di Rafah. Akan tetapi, dia menyebut AS belum melihat adanya “operasi militer besar-besaran”.

AS, kata dia, akan terus memantau situasi di Rafah. Patel tidak menjelaskan hal apa yang akan dianggap sebagai operasi militer besar.

Baca juga: Tentara Israel Bunuh Pasukannya Sendiri saat Hampir Jadi Sandera Brigade Al-Qassam di Rafah

Adapun juru bicara Kemenhan AS Sabrina Singh menyebut, operasi udara Israel amat berlainan dengan operasi militer darat.

“Ada cara-cara untuk melakukan serangan bertarget dari udara,” kata Singh.

“Ada terlalu banyak korban sipil baik karena serangan dari operasi darat ataupun dari udara.”

Singh berujar, AS ingin melihat warga sipil di Gaza terlindungi.

“Kami ingin melihat mereka pindah ke area yang aman,” ujarnya.

“Namun, saya ingin memastikan bahwa kami tidak sedang menyatukan dua hal yang berbeda.”

Sama seperti Patel, Singh juga menyebut AS belum melihat adanya manuver Israel berskala besar di Rafah.

“Kami terus melihat bahwa operasi itu memiliki cakupan terbatas,” ucap dia.

(Tribunnews/Febri)