Pengguna X lainnya memposting foto dengan teks yang menyatakan, "George W. Bush terpilih sebagai presiden secara sah."

Banyak pengguna X berkomentar bahwa hal ini menggambarkan sejauh mana Israel menerapkan kontrol atas kebijakan "moderasi konten" perusahaan media sosial untuk menyensor suara-suara pro-Palestina dan menyembunyikan kekejaman yang dilakukan bukan oleh Hamas tetapi oleh Israel selama peristiwa 7 Oktober.

Meskipun X sering dianggap mendukung kebebasan berpendapat, perusahaan tersebut bergantung pada perusahaan teknologi Israel untuk bantuan moderasi konten.

Ketika CEO X Elon Musk mengunjungi Israel pada bulan November, dia bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para pemimpin politik dan militer Israel lainnya.

Namun, surat kabar bisnis Israel, Globes, melaporkan bahwa Musk juga bertemu dengan CEO teknologi Israel selama kunjungan tersebut, termasuk Guy Tytunovich dari perusahaan keamanan siber Israel, CHEQ.

Globes melaporkan bahwa hanya tiga minggu kemudian,

"X menandatangani perjanjian dengan CHEQ, yang akan membantunya menangani tingginya tingkat pengguna palsu. Rupanya, keterlibatan langsung Musk dengan perusahaan Israel inilah yang menyebabkan cepatnya penutupan kesepakatan antara perusahaan dua perusahaan tersebut."

Globes menambahkan bahwa CHEQ "membantu jejaring sosial dan pengiklannya menangani bot dan pengguna palsu, sehingga mengurangi kerusakan yang ditimbulkannya pada jejaring sosial dan pengiklan."

“Perusahaan Israel telah mengklaim di masa lalu bahwa mereka dapat memerangi konten palsu dengan menetralisir bot yang menyebarkan konten tersebut, biasanya untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer kampanye politik atau perang psikologis yang dilakukan oleh negara,” tulis surat kabar tersebut.

Para pemimpin Israel dan pelobi mereka di AS merasa prihatin dengan sejauh mana gambar dan informasi yang mendokumentasikan warga Palestina yang terbunuh oleh bom Israel tersebar di media sosial.

Mereka khawatir aliran informasi yang mendokumentasikan genosida warga Palestina yang sedang berlangsung di Gaza akan mempengaruhi opini publik AS terhadap Israel, khususnya di kalangan generasi muda.

Pada bulan Maret, Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL), sebuah kelompok advokasi pro-Israel dan front intelijen Israel di AS, memimpin kampanye untuk meloloskan undang-undang yang melarang TikTok untuk pengguna AS.

Kepala ADL Jonathon Greenblatt menyatakan dalam percakapan telepon yang bocor pada bulan November bahwa Israel mempunyai masalah "TikTok".

Dia dan orang-orang lain di lobi Israel memobilisasi Kongres dan Senat AS untuk mengesahkan undang-undang yang melarang situs media sosial tempat sebagian besar warga muda AS mendapatkan berita.

(Sumber: The Cradle)