Dirinya termasuk yang bertanggung jawab atas Administrasi Sipil, yang mengawasi pendudukan Israel di Tepi Barat.

Seperti yang diungkapkan Guardian pekan lalu, militer Israel baru-baru ini secara diam-diam menyerahkan kekuasaan hukum yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki kepada pegawai negeri pro-pemukim yang bekerja untuk Smotrich.

Sebuah perintah yang diposting oleh Pasukan Pertahanan Israel di situsnya pada tanggal 29 Mei mengalihkan tanggung jawab atas lusinan peraturan di Administrasi Sipil dari militer ke pejabat yang dipimpin oleh Smotrich di kementerian pertahanan.

Smotrich dan sekutunya telah lama melihat kendali atas Administrasi Sipil, atau sebagian besar darinya, sebagai sarana untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat.

Tujuan utama mereka adalah kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan kementeriannya.

Pemindahan ini mengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan hukum terhadap perluasan dan pembangunan permukiman.

Politisi Israel telah lama berupaya menemukan cara untuk secara permanen merebut, atau mencaplok, Tepi Barat yang diduduki, yang direbutnya pada tahun 1967 dan merupakan tempat tinggal jutaan warga Palestina.

Administrasi Sipil pada dasarnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan di area C Tepi Barat serta penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak sah, baik oleh pemukim Israel atau oleh warga Palestina.

Laporan di media Israel mengatakan para pejabat AS secara pribadi telah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich atas dampaknya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)