TRIBUNNEWS.COM - Menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich menggambarkan upaya untuk mencaplok Tepi Barat dan mengungkapkan misi hidupnya adalah untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina.

Berbicara pada pertemuan Partai Zionisme Keagamaan, Menteri Keuangan Israel tersebut kalau dia (akan) menjadikan Yudea dan Samaria sebagai bagian integral dari negara Israel.

"Kami akan menegakkan kedaulatan, pertama di lapangan dan kemudian melalui undang-undang,"

"Saya bermaksud untuk melegalkan pemukiman muda (pos-pos ilegal)," kata Smotrich, yang dikutip dari Haaretz.

"Misi hidup saya adalah menggagalkan berdirinya negara Palestina," imbuhnya.

Sebagai catatan, Israel menggunakan istilah Yudea dan Samarai untuk menyebut Tepi Barat yang diduduki.

Aneksasi dan akuisisi wilayah melalui penaklukan militer dilarang sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional termasuk piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komentar Smotrich menggemakan pernyataan yang dibuatnya pada pertemuan para pendukung di Tepi Barat, yang pertama kali diungkapkan oleh New York Times.

Waktu itu tampaknya dia menyebut perubahan administratif tersebut sebagai “mega-dramatis”.

 “Perubahan seperti itu mengubah DNA suatu sistem," ucapnya saat itu.

Ia menjelaskan untuk menghindari kritik internasional, pemerintah telah melibatkan Kementerian Pertahanan dalam proses tersebut.

Baca juga: AS Geram, Menteri Bezalel Smotrich Alihkan Dana Palestina Sekitar Rp569 M untuk Warga Israel

Sehingga dengan demikian, tampak seolah-olah militer masih menjadi pihak yang berkuasa dan pemain utama dalam pemerintahan Tepi Barat.

“Akan lebih mudah untuk menerimanya dalam konteks internasional dan hukum,” katanya.

Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, Smotrich juga menjabat sebagai menteri di Kementerian Pertahanan Israel.

Dirinya termasuk yang bertanggung jawab atas Administrasi Sipil, yang mengawasi pendudukan Israel di Tepi Barat.

Seperti yang diungkapkan Guardian pekan lalu, militer Israel baru-baru ini secara diam-diam menyerahkan kekuasaan hukum yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki kepada pegawai negeri pro-pemukim yang bekerja untuk Smotrich.

Sebuah perintah yang diposting oleh Pasukan Pertahanan Israel di situsnya pada tanggal 29 Mei mengalihkan tanggung jawab atas lusinan peraturan di Administrasi Sipil dari militer ke pejabat yang dipimpin oleh Smotrich di kementerian pertahanan.

Smotrich dan sekutunya telah lama melihat kendali atas Administrasi Sipil, atau sebagian besar darinya, sebagai sarana untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat.

Tujuan utama mereka adalah kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan kementeriannya.

Pemindahan ini mengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan hukum terhadap perluasan dan pembangunan permukiman.

Politisi Israel telah lama berupaya menemukan cara untuk secara permanen merebut, atau mencaplok, Tepi Barat yang diduduki, yang direbutnya pada tahun 1967 dan merupakan tempat tinggal jutaan warga Palestina.

Administrasi Sipil pada dasarnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan di area C Tepi Barat serta penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak sah, baik oleh pemukim Israel atau oleh warga Palestina.

Laporan di media Israel mengatakan para pejabat AS secara pribadi telah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich atas dampaknya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)